Politisi NasDem Minta Menkum HAM Evaluasi Kinerja Dirjen PAS
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengambil langkah strategis mengevaluasi kinerja Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Sri Puguh Utami, yang dianggap tidak mumpuni mengelola lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan).
Hal tersebut diungkapkan usai politisi Partai NasDem tersebut mencermati fenomena kekerasan yang terjadi antara sipir dan narapidana akhir-akhir ini, seperti di Lapas Nusakambangan dan Rutan Siak. Sahroni memandang sanksi pidana yang sudah diberikan kepada narapidana lewat putusan pengadilan, adalah hukuman yang tidak perlu ditambah oleh perilaku-perilaku sipir yang arogan.
"Kekerasan dan tindakan sewenang-wenang jelas tidak dibenarkan baik oleh norma hukum maupun norma sosial kita. Jangan tambahi hukuman mereka (narapidana) dengan perilaku arogan. Kemenkum HAM seharusnya menjaga setiap individu di jajarannya tidak bertindak sebagai pelaku pelanggar HAM," kata Sahroni di Jakarta, Senin (13/5).
-
Bagaimana Sahroni menilai kinerja KPK? 'Namun meski begitu, dengan posisi yang lebih tinggi saat ini, saya harap Pak Nawawi tidak jadi luput dan tetap peka dalam melihat serta membehani problem di internal KPK ,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (27/11).
-
Apa permintaan Sahroni ke PPATK? 'PPATK wajib buktikan temuan tersebut. Harus clear bahwa ribuan anggota dewan itu betul-betul terlibat atau bermain, jangan sekedar dugaan. Dan kalau sudah firm, harus diungkap semuanya, sebut nama-namanya biar publik tahu. Karena kalau betul terjadi, ini kan tentunya sangat memalukan dan mengecewakan. Coba, gimana masyarakatnya mau ikuti aturan kalau pejabat publiknya seperti ini?', ujar Sahroni, Kamis (27/6).
-
Mengapa Sahroni mendesak polisi menangkap pelaku? 'Ini parah, makin hari aksi pencurian makin keji dan brutal. Karenanya, saya minta Polres Jakut segera cari dan tangkap pelaku. Karena dia (pelaku) harus segera mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pastikan dihukum berat.'
-
Bagaimana cara Sahroni meminta Polres Jakut untuk bertindak? 'Ini parah, makin hari aksi pencurian makin keji dan brutal. Karenanya, saya minta Polres Jakut segera cari dan tangkap pelaku. Karena dia (pelaku) harus segera mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pastikan dihukum berat.'
-
Apa permintaan Ahmad Sahroni terkait kasus ini? Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta, agar pihak kepolisian segera menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana.
-
Apa yang dikritik Sahroni tentang KPU? 'Ya karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri,' kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3).
Dalam hal ini menurut Sahroni, tentu berkaitan dengan kapabilitas dan kompetensi Dirjen PAS yang mengemban tanggung jawab mengelola Lapas secara profesional dan manusiawi. Terlebih Dirjen PAS Sri Puguh Utami sebelumnya berjanji akan merevitalisasi Lapas menjadi lebih profesional.
Sahroni mengungkapkan, insiden kebakaran Rutan Siak beberapa waktu lalu menjadi contoh buruknya kinerja Dirjen PAS. Kebakaran tersebut dipicu oleh perlawanan para tahanan terhadap sipir saat melakukan razia narkoba di dalam rutan.
Terkait hal itu Sahroni menilai bahwa Konflik di dalam Lapas jangan hanya dilemparkan kepada sipir atau Kalapas, melainkan harus juga mencermati kemampuan manajerial pemimpinnya, dalam hal ini Dirjen PAS.
"Saya melihat ada yang salah dengan kepemimpinan. Setelah Lapas Nusakambangan, tak lama berselang muncul di Rutan Siak," tuturnya.
Lebih jauh Sahroni memandang razia narkoba sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila pejabat dan sipir Lapas mampu menjamin wilayahnya terbebas dari narkoba. Yang menjadi persoalan kata Sahroni, Lapas atau Rutan justru sebagai sumber pengendali narkoba.
"Ada dugaan pembiaran oleh oknum lapas. Simbiosis mutualis terbangun harmonis. Beberapa kasus membuktikan fenomena tersebut," tutup Sahroni.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu diungkap Yasonna saat menjadi inspektur di Upacara Hari Pengayoman pada Senin (19/8).
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa, 21 November 2023.
Baca SelengkapnyaYasonna Laoly, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, memberi pesan penting untuk Menteri HAM Natalius Pigai
Baca SelengkapnyaSahroni membandingkan bedanya kecepatan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya terkait pemerasan oleh pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaMenteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melakukan rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.
Baca SelengkapnyaMenurut Yasonna, menjadi wajar jika banyak yang kaget dengan permintaan anggaran Rp20 triliun tersebut.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Yasonna menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaMantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan semua keputusan ada di tangan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Baca SelengkapnyaSahroni juga membandingkan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya yang dinilai berbeda.
Baca SelengkapnyaArteria Dahlan merasa geram dengan tuduhan Menkumham Yasonna Laoly tidak netral dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSupratman ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baca Selengkapnya