Politisi PAN sebut program sertifikasi tanah dipaksakan buat pencitraan Jokowi
Merdeka.com - Politisi PAN Mohammad Hatta menuding program sertifikasi tanah Presiden Joko Widodo hanya program pencitraan untuk pemilu 2019. Sebab, program tersebut berbeda dengan tujuan utama reformasi agraria untuk menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah bagi masyarakat.
"Saya kira ini proyek yang dipaksakan untuk 2019 untuk pencitraan, bagi kami di Komisi II kurang kegunaannya," ujar anggota komisi II Fraksi PAN ini ketika diskusi DPP PAN bertajuk 'Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria?' di kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (21/3).
Hatta mengaku sejak awal Komisi II mengkritisi penggunaan APBN yang dirasa kurang untuk melakukan legislasi pertahanan ini. Sebab, dalam praktiknya, membutuhkan dana besar mulai dari aspek legislasi sampai membayar pengukur tanahnya.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi membangun PLBN Motaain? Bagi Jokowi, pembangunan PLBN bukan hanya buat gagah-gagahan semata, dibangun untuk menyalakan ekonomi di daerah itu, jadi syarat pembangunan berkelanjutan.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"Kami di Komisi II mengkritisi APBN nya, anggaran yang diberikan kepada BPN tak cukup untuk sertifikasi tanah," kata dia.
Sehingga, menurut Hatta, banyak terjadi kepala desa yang ditangkapi karena melakukan pungutan liar untuk kejar tayang. Dia mengaku banyak aduan terkait masalah sertifikasi di lapangan.
"Masalah di lapangan banyak diadukan di Komisi II. Kepala desa banyak ketangkap pungli untuk kasus sertifikasi tanah. Karena dikejar target dilempar ke Bupati, Bupati ke kepala desa," ucapnya.
Dia menyarankan seharusnya pemerintah melaksanakan pemerataan kepemilikan tanah kepada rakyat. Itulah refomasi agraria yang harus dikedepankan. Hatta yakin Jokowi mampu melobi-lobi para pengusaha pemilik tanah agar bisa dikembalikan ke tangan pemerintah.
"Saya yakin dengan pendekatan yang baik, seorang Jokowi sudah berhasil melakukan itu di kota Solo. Itu bisa melakukan pendekatan secara manusiawi dan meminta kepada pengusaha itu untuk sebagian asetnya untuk dibagikan pada masyarakat. Sehingga angka si miskin dan si kaya itu bisa balance," tukasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada kesempatan ini Jokowi dan Hadi menyerahkan 4.000 sertifikat tanah kepada warga.
Baca SelengkapnyaJokowi mengakui program food estate memang belum berhasil sepenuhnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca SelengkapnyaFood estate, proyek strategis Presiden Jokowi ramai jadi perbincangan di ujung era Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaRaja Juli meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik sertifikat tanah mereka.
Baca SelengkapnyaSelain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pekanbaru, Sabtu (5/8).
Baca SelengkapnyaHasto menilai, Ganjar berupaya menyempurnakan segala program baik yang dicanangkan Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN berikan bantahan terkait pernyataan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan program Food Estate bukan punya Prabowo.
Baca Selengkapnya