Follow
Politisi PDIP apresiasi kebijakan Menteri Jonan soal tarif listrik dan BBM
Merdeka.com - Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Falah Amru mengapresiasi keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memastikan tidak ada kenaikan tarif untuk listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasannya, keputusan tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Falah mengatakan, kebijakan menunjukkan pemerintah memberikan kesempatan kepada para pelaku ekonomi. Harapannya agar perekonomian kembali bergairah.
"Daya beli semakin tinggi, ekonomi bergairah kembali. Jadi, kami di DPR, mendukung langkah pemerintah yang tidak menaikkan BBM dan tarif listrik," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/12).
-
Siapa yang merasa sulit mengimbangi inflasi? Sayangnya, inflasi tinggi membuat uang yang mereka miliki saat ini seperti tidak berarti. Sekitar 67 responden dalam survei itu mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengimbangi inflasi.
-
Siapa yang prihatin dengan mahalnya beras? 'Pastinya, kami turut prihatin dan merasakan betul kegelisahan masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu, karena harga beras yang masih mahal. Apalagi, saat ini kita sedang Ramadhan, dan sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri.
-
Apa yang bikin warga resah? Momen teror suara ketuk puntu rumah yang terekam di kamera CCTV ini bikin warga sekitar resah.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Pemerintah, dia mengungkapkan, peka terhadap kondisi riil masyarakat disaat situasi saat ini yang kurang menguntungkan. Sebelumnya, Menteri Jonan mengungkap belum bisa memprediksi terkait kemungkinan perubahan tarif pasca Maret 2018. Kata Jonan, hal tersebut harus dihitung kembali harga minyak dunia.
"Sikap Menteri Jonan saat ini sudah tepat untuk rakyat. Rakyat tidak terbebani dan pelaku usaha terus berkreasi agar perekonomian kembali menggeliat," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Selengkapnya
Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca Selengkapnya
Nantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan LPG 3 kilogram alias gas melon diperuntukkan bagi warga miskin.
Baca Selengkapnya
Erick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca Selengkapnya
Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca Selengkapnya
Jokowi pun curhat kerap dimarahi emak-emak di pasar
Baca Selengkapnya