Politisi PDIP duga RJ Lino bagian mafia di lingkar Istana

Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan ada yang menarik dari penggeladahan Bareskrim di Pelindo, yaitu Dirut Pelindo II RJ Lino. Menurut dia, sosok Lino bisa dengan seenaknya menelepon atasan dan mengancam mundur karena kantornya digeledah hingga seakan Dirut Pelindo II itu ketakutan.

Padahal, kata dia, Bareskrim berhak melakukan penggeledahan karena sudah sesuai dengan prosedur. "Budi Waseso tidak salah karena sesuai prosedur tapi malah Lino melakukan perlawanan dengan cara menelepon menteri dan mengancam mengundurkan diri," kata Masinton di Jakarta, Jumat (4/9).

Masinton menambahkan, faktanya justru Lino yang bikin gaduh. "Lino menelepon menteri, Wapres Jusuf Kalla menelepon Buwas, ada menteri menelepon Kapolri. Sebenarnya siapa yang bikin gaduh?" tanyanya.

Masinton pun menuding kalau Lino seperti memiliki kekuatan sangat luar biasa hingga terjadi pemaksaan pergantian Kabareskrim. Padahal, kata dia, rotasi jabatan di Polri melalui sidang dewan jabatan dan kepangkatan tinggi (Wanjakti).

"Tapi bisa dilihat kalaupun benar ada sidang wanjakti, itu sudah tidak normal. Membuat kita bertanya-tanya siapa Lino ini sebenarnya," katanya.

Masinton menuding ada indikasi kuat Lino terlibat korupsi pengadaan mobil crane yang kemudian mangkrak karena tidak sesuai spesifikasi. Terbukti sudah ada petinggi Pelindo II yang jadi tersangka.

Lebih lanjut, kata dia, kasus pengadaan mobil crane yang bermasalah tersebut hanyalah pintu masuk Bareskrim Mabes Polri untuk membongkar skandal korupsi besar yang diduga melibatkan keluarga RJ Lino.

"Sejarah Lino menjadi menarik untuk diketahui publik. Karena diduga kuat dia bagian dari mafia yang ada di sekitar Istana. Ada indikasi kuat dia memiliki pengaruh yang bisa menembus sampai ke Presiden," tuding Masinton.

"Mari bersama-sama menelusuri sejarah Lino. Karena dialah biang kegaduhan. Karena dia menelepon pas kantornya digeledah, merembet ada rangkaian telpon dan berujung dicopotnya Buwas sebagai Kabareskrim," imbuhnya.

Padahal, kata dia, penggeledahan di kantor Lino adalah bagian dari penegakan hukum tapi anehnya Budi Waseso yang kemudian terpental.

"Siapakah Lino dan bagaimana pengaruh kekuasaannya menarik untuk ditelusuri DPR melalui usul pembentukan Panja Pelindo. Supaya diungkap persoalan dwelling time, perpanjangan konsesi JICT dan pengadaan mobil crane yang kemudian bermasalah. Presiden Jokowi memberikan perhatian mengenai dwelling time. Buwas menjalankan instruksi Presiden untuk menuntaskan persoalan di pelabuhan Tanjung Priok. Tapi kemudian Buwas yang terpental," tutupnya. (mdk/eko)