Follow
Politisi PDIP ke Demokrat: Kalau mau dukung Jokowi jangan minta syarat dulu
Merdeka.com - Politisi PDIP Henry Yosodiningrat mengatakan mungkin saja partainya berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Namun, kata dia, PDIP tidak akan genit untuk menawarkan diri bergabung dalam koalisi.
"Belum (berencana bergabung dengan Demokrat). Kita tunggu dulu mereka datang atau bagaimana. PDIP tidak pernah kegenitan untuk tawaran-tawaran itu," kata Henry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/3).
Terkait Partai Demokrat yang memberikan syarat koalisi Hendry merasa terlalu cepat untuk melihat apakah syarat itu cocok dengan Jokowi atau tidak. Menurutnya jika ingin mendukung seharusnya tidak langsung memberikan syarat seperti itu.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
"Kita lihat syaratnya apa gitu. Syarat mewakili nanti dulu lah. Pokoknya presiden milik bangsa dan milik rakyat seluruh Indonesia. Di PDIP, presiden sebagai kader kami. Jadi yang lain-lain kalau pun mau memberikan dukungnya jangan minta syarat dulu. Gitu aja," ungkapnya.
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mengungkapkan beberapa syarat untuk berkoalisi. Syarat itu adalah saling menghormati, saling percaya dan memiliki visi-misi platform yang sama.
"Sebuah koalisi yang insya Allah akan berhasil harus kuat harus saling percaya saling menghormati. Koalisi masalah hati kita, Partai Demokrat siap membangun koalisi seperti itu," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Sabtu (10/3).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca Selengkapnya
Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnya
PDIP belum memutuskan bakal mendukung siapa di Pilkada Sumut 2024
Baca Selengkapnya
PDIP telah berkomunikasi sebelum Demokrat merapat ke koalisi Prabowo
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan digadang-gadang bakal diusung PDIP di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
PDIP melihat Partai Demokrat merupakan partai penentu dalam konstelasi politik ke depan.
Baca Selengkapnya
Pertemuan digelar di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Cakung, Jakarta, Sabtu (24/8) siang.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya
PDIP akan membuka pintu kepada partai politik lain termasuk Demokrat
Baca Selengkapnya
Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya