Politisi PDIP: Koordinasi menteri lemah, reshuffle penting dilakukan

Merdeka.com - Kinerja pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) semakin dipertanyakan oleh partai pengusungnya PDIP. Bahkan politisi-politisi PDIP diketahui paling kencang mendesak agar Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai, koordinasi yang terjadi antara menteri sangat lemah. Hal ini salah satu yang menjadi dasar dirinya ingin segera dilakukan reshuffle.

"Memang koordinasi yang disampaikan kabinet tak selaras, koordinasi di tingkat menteri lemah. Reshuffle itu penting dilakukan presiden," ujarnya Masinto di acara diskusi 'Kopi Pahit' dengan tema Menanti Reshuffle, Jakarta, Selasa (16/6).

Presiden Jokowi, kata Masinton, sering sekali diberi asupan info yang tidak akurat. Misalnya saja hutang Indonesia di IMF dan terakhir tempat kelahiran Bung Karno yang belakangan menjadi pergunjingan publik.

"Melihat kinerja beberapa para menteri Jokowi ya begitu, cuma kapan pastinya waktunya kita serahkan kepada presiden," ujarnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Pengamat Politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yudha, mengatakan, isu-isu reshuffle ini merupakan momentum untuk perbaikan kinerja pemerintah.

"Isu reshuffle bisa dijadikan momentum memperbaiki kinerja pemerintah. Meningkatkan tingkat kepuasan publik, khususnya ekonomi, hukum, keamanan dan sebagainya," kata Hanta.

Menurut dia, sedikitnya ada empat faktor yang harus dilihat Jokowi sebelum melakukan pergantian kabinet. Salah satunya pendekatan politik dengan para partai pengusung yang ada di pemerintahan.

"Empat faktor atau alat bantu kebijakan presiden untuk reshuffle. Pendekatan teknokratis akademis (menilai capaian program menteri, kualitas), pendekatan politik (dukungan dari parlemen penting untuk stabilitas pemerintahan), pertimbangan publik (melalui survei yang dilakukan beberapa lembaga)," jelasnya.