Follow
Politisi PDIP kritik Rini: Emang badan usaha milik nenek moyang!
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyindir Menteri BUMN, Rini Soemarno yang meminta dana Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga mencapai triliunan rupiah. Terlebih, Rini hanya menjelaskan maksud dari permintaan dana yang cukup fantastis itu dalam beberapa lembar kertas.
"Masa mau mendapatkan sekian triliun masa cuma dilampirkan beberapa lembar penjelasan. Ada lima lembar gitu. Emangnya ini badan usaha milik nenek moyang!" kata Hendrawan dalam diskusi bertajuk 'catatan APBN 2016' di Jakarta, Sabtu (31/10).
Selain itu, Hendrawan menyebut target PMN yang diusulkan oleh Kementerian BUMN itu tidak jelas. Menurutnya, dalam lembar kertas penjelasan yang diterima DPR tidak dijelaskan secara signifikan.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
"Kami (DPR) timbul pertanyaan target PMN apa sih? Itu enggak ada semua, enggak dijelaskan secara signifikan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendrawan kembali menyinggung lembaran atau lampiran yang diberikan Menteri Rini. Dia mengatakan jika konsekuennya di Dapil lebih lengkap dari pada konsekuen PMN.
"Konsekuen di Dapil kami lebih lengkap dari pada PMN," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca Selengkapnya
Mufti Anam mencecar keras Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerja banyak perusahaan pelat merah
Baca Selengkapnya
Erick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
Dapen RNI mendukung Menteri BUMN Erick Thohir dalam langkah bersih-bersih BUMN.
Baca Selengkapnya
Bersih-bersih BUMN jadi salah satu langkah Erick Thohir mengefisienkan BUMN.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, jika perusahaan pelat merah beranak-pinak hingga punya cucu dikhawatirkan swasta malah tak kebagian
Baca Selengkapnya
Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
Ronny menyoroti kendala laten terjadi pada pergerakan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya