RUU PKS harus berperikemanusiaan dan keadilan
Merdeka.com - Anggota DPR Diah Pitaloka menilai permasalahan hukum di Indonesia berada di lembaga permasyarakatan. Hal ini menyebabkan segala permasalahan produk hukum tidak berjalan dengan baik.
"Hukuman bisa berarti merumuskan untuk membuat jalan lebih baik. Contohnya membuat konstruksi lembaga kemasyarakatan yang bisa menjalankan rehabilitasi dan memberikan dampak jera serta menjalankan norma hukuman itu sendiri," katanya di Jakarta, Jumat (27/5).
Untuk itu, kata dia, DPR harus hati-hati membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Hendaknya, kata dia, DPR tidak terlalu reaktif mendengarkan masukan, melainkan harus melihat dari segala sisi.
-
Bagaimana DPR RI ingin polisi menangani kasus pelecehan anak? Ke depan polisi juga diminta bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak. Polisi Diminta Dampingi Psikologis Anak dan Istri korban Pencabulan Oknum Petugas Damkar Polisi menangkap SN, pria yang tega melakukan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya sendiri yang berusia 5 tahun. Tidak hanya diminta menghukum berat pelaku, polisi diminta juga mendampingi psikologis korban dan ibunya. 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR ingin cegah pelecehan? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Siapa yang berperan penting mencegah kekerasan seksual pada anak? 'Peran orang tua sangat besar, jadilah pendengar yang baik, usahakan jadi sahabat anak. Cari waktu berkualitas, sekarang banyak orang tua yang sibuk, padahal penting untuk mencari waktu berkualitas. Kadang, walaupun waktu banyak namun kurang berkualitas jadi kurang bisa mendukung edukasi yang diberikan pada anak,' kata Anggota Satgas Perlindungan Anak PP IDAI Prof. Dr. dr. Meita Dhamayanti, Sp.A(K), M.Kes.
-
Bagaimana rakyat Indonesia menjaga persatuan? Dengan keanekaragaman suku dan budaya yang dimiliki, masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bentuk kesatuan dalam perbedaan.
-
Bagaimana cara melindungi anak dari kekerasan? 'Ajari anak untuk berteriak dan lalu menghindari pelaku atau cari orang dewasa lain untuk minta perlindungan,' jelas Vera saat dihubungi di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (31/7). Selain itu, ajarkan anak untuk selalu bercerita jika ada yg menyakiti dirinya.
-
Bagaimana orang tua seharusnya mendidik anak agar tidak melakukan perundungan? 'Ini PR besar orang tua, bahwa sedari dulu berusaha menjalin relasi, membantu anak mengenali dirinya, meregulasi emosinya, bantu anak untuk bisa punya karakter yang baik. Melampiaskan emosi-emosi dengan cara yang suportif. Tidak membahayakan dirinya maupun orang lain,'
"Pembahasan mengenai hukuman kejahatan seksual di DPR pastinya akan mempertimbangkan dinamika yang berkembang sebagai opini di masyarakat," ujar anggota Komisi II ini.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, perlu menjadi catatan dalam persoalan ini adalah landasan Presiden Soekarno dalam membangun Indonesia.
"Republik Indonesia dibangun atas perikemanusiaan dan keadilan itu menjadi landasan dasar kita menyikapi sesuatu dalam bernegara. Hal ini juga membangun keprihatinan kita atas maraknya kekerasan seksual yang hari ini belum menemukan titik temu dalam merumuskan hukuman," tutup Diah.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pancasila memiliki kedudukan yang krusial bagi negara Indonesia.
Baca SelengkapnyaMerdeka.com merangkum informasi tentang penerapan Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari dan contohnya.
Baca SelengkapnyaMahfud MD mengatakan, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik KKN.
Baca SelengkapnyaPancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaPaus menjelaskan Gereja Katolik bekerja untuk melayani kebaikan bersama dan berkeinginan untuk menguatkan kerja sama dengan berbagai lembaga negara.
Baca SelengkapnyaBukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara untuk satu orang atau satu kelompok golongan
Baca SelengkapnyaHukum itu ibarat sebuah kapal, etika adalah samuderanya. Maka kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan jika samuderanya kering
Baca SelengkapnyaBamsoet mengatakan PPHN akan menghasilkan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas.
Baca SelengkapnyaEmpat bingkai kerukunan sebagai pilar kekuatan bangsa adalah kunci untuk melawan radikalisme dan terorisme.
Baca Selengkapnya