Follow
Diah Pitaloka: Janda miskin wajib terima PKH
Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, janda miskin harus mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Alasannya karena mereka bertanggung jawab atas kehidupan dan pendidikan anak mereka.
"Masih banyak janda miskin yang tidak menerima PKH sebagai warga dalam kondisi ekonomi dan sosial paling rentan. Sementara mereka memegang tanggung jawab sebagai kepala keluarga," kata Diah dalam acara pelantikan kader desa Paradigta Pekkadi Cianjur, Jawa Barat, Jumat (23/3).
Politisi PDIP ini mengungkapkan, tujuan program bantuan tunai ini adalah untuk memperingan beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Di mana program ini harapannya dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.
-
Siapa yang bisa dapat PKH? Untuk dapat menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima.
-
Kenapa PKH diberikan? Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok yang rentan serta memastikan mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar mereka.
-
Bagaimana cara Pj Gubernur Jateng membantu masyarakat Jateng untuk lepas dari kemiskinan? 'Setelah itu, baru kemudian diberikan modal usaha untuk memacu masyarakat berusaha atau berbisnis. Ini rangsangan agar mereka lepas (dari kemiskinan),' kata Nana.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Kenapa PBI BPJS penting untuk warga miskin? PBI BPJS dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
Diah menjelaskan, pemberian PKH tidak hanya bagi janda miskin yang berada di pedesaan. Karena, dia menilai, mereka yang berada di kota juga harus mendapatkan program andalan Presiden Joko Widodo ini.
"Misalnya di perkotaan sudah pasti biaya hidup tinggi untuk rumah tangga miskin. Untuk itu pemerintah harus hadir di segala lini," jelasnya.
Untuk itu, Diah meminta kepada Kementerian Sosial memprioritaskan janda miskin di desa maupun perkotaan. Sehingga, jika diperlukan maka kementerian yang dipimpin oleh Idrus Marham itu melakukan pembenahan data. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Bertemu Emak-emak di Magelang, Istri Ganjar Kenalkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
Baca Selengkapnya
Bansos PKD ini terbagi menjadi beberapa kategori. Sebanyak 141.533 penerima manfaat akan mendapatkan bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Baca Selengkapnya
Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana itu bagian dari berbagai program pro wong cilik Ganjar-Mahfud jika jadi presiden terpilih 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya.
Baca Selengkapnya
Program Ganjar-Mahfud sendiri memang memberantas kemiskinan dari hulu, yakni lewat peningkatan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Syikhu mengatakan konsep ini mampu menghilangkan sekat antara kepala daerah dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan masukan.
Baca Selengkapnya
Ganjar telah secara konkret memberantas kemiskinan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto mengingatkan pentingnya program PTSL bagi masyarakat. Untuk itu, dia mengimbau agar kepala desa aktif menyosialisasikannya.
Baca Selengkapnya
Sementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).
Baca Selengkapnya