Politisi PDIP sebut JK pusat kegaduhan, Seskab bilang 'itu personal'
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut angkat bicara soal tudingan Politikus PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pusat kegaduhan pemerintah selama ini. Menurut Pramono yang juga bekas Sekjen PDIP itu, apa yang disampaikan Masinton adalah pendapat personal dan bukan sikap resmi dari PDIP.
"Enggak ada, itu personal," kata Pramono di Istana, Jakarta, Senin (21/12).
Sebelumnya diketahui, dalam sebuah diskusi Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pusat kegaduhan pemerintah.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Siapa ketua pemenangan Pramono Anung? Meskipun demikian, susunan KIM Plus memang belum semuanya diumumkan secara resmi. Dengan telah ditunjuknya Ahmad Sahroni otomatis bakal bersaing dengan Lies Hartono alias Cak Lontong yang ditunjuk jadi ketua pemenangan pasangan Pramono Anung - Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.
Kegaduhan yang dibuat JK, kata Masinton, berawal dari proyek listrik 35 ribu watt hingga penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap ruangan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino. Yang mana saat itu, RJ Lino langsung menelpon Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan JK pun langsung menelpon Budi Waseso yang saat itu menjabat Kabareskrim. Budi Waseso pun digeser dari jabatannya dari Kabareskrim ke Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Tudingan Masinton itu pun ditanggapi Juru Bicara (Jubir) Wapres JK, Husain Abdullah kemarin. Tudingan Masinton itu justru dinilai Husain telah menimbulkan kegaduhan baru. Husain mengingatkan, Masinton sebagai politikus PDIP sebaiknya kembali masuk dalam barisan atau merapatkan barisan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan menegaskan, setiap partai termasuk PDIP memiliki hak mengusung calon di Pilkada.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaPihak Istana mewacanakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaPDIP mengklaim Jokowi dan Megawati tetap punya hubungan yang erat.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, menteri-menteri PDIP merasa ada kondisi batin yang kurang pas saat bekerja di kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaRamai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca SelengkapnyaPramono tetap berkomunikasi secara terbuka dengan Jokowi
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya