Politisi PDIP sebut pencela Pansus Pelindo mau lindungi perampok
Merdeka.com - Anggota Pansus Pelindo II DPR Masinton Pasaribu mengatakan pihak-pihak yang mengkritik adanya pansus tersebut sangatlah tidak jelas. Menurut dia, pihak yang mengkritik sama saja melindungi perampok.
Hal itu, kata Masinton, karena Pansus yang sudah berjalan dua pekan ini, telah menemukan banyak pelanggaran yang terjadi di Pelindo.
"Jadi yang mencela yang malah lindungi perampok," kata Masinton saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (31/10).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa yang dilakukan PAN di Pemilu 2024? Beberapa partai politik telah mendaftarkan para kadernya untuk maju Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Kenapa Paspampres dibentuk? Sesuai namanya, pasukan terlatih profesional dan tangguh ini diberi amanah dari negara untuk menjadi tameng hidup dalam menjaga Presiden.
Salah satu pelanggaran itu, kata Masinton, adalah tindakan Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang menjadikan pendapat hukum (legal opinion) Jamdatun sebagai dasar perpanjangan konsesi PT JICT ke HPH. Padahal, di depan Pansus, Jamdatun Noor Rachmad menyebut legal opinion itu bukan rekomendasi untuk memperpanjang konsesi.
Masinton menambahkan, dalam membuat Pansus, DPR tidak main-main dan asal-asalan. Oleh karena itu, dia menilai kritikan tersebut adalah cara kuno yang sudah sering terjadi.
"Cara lama enggak ngaruh dengan kita-kita. Pansus ini untuk mencari pembenahan di Pelindo kok," katanya.
Politikus PDIP itu pun menjelaskan, apa yang mau dibenahi adalah internal di Pelindo II. Menurut dia, ada pelanggaran undang-undang yang terjadi di BUMN operator Pelabuhan Tanjung Priok itu.
"Jadi setiap kesalahan harus ada yang bertanggungjawab," ucapnya.
Seperti diketahui, tak sedikit yang meragukan dan mengkritik terbentuknya Pansus Pelindo II DPR. Banyak tudingan kalau Pansus Pelindo tidak penting atau hanya ingin mengincar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino. Namun, seiring perjalanan Pansus, satu per satu dugaan pelanggaran hukum mulai terkuak. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan Revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) sampai dijaga Brimob.
Baca Selengkapnya"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.
Baca SelengkapnyaPembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca SelengkapnyaNamun, delapan anggota DPR RI itu belum menandatangani hak angket
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku enggan mencampuri kedaulatan partai politik lain termasuk PSI yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Ganjar.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan, setiap partai termasuk PDIP memiliki hak mengusung calon di Pilkada.
Baca Selengkapnya