Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi PDIP sebut penolak angket KPK partai munafik

Politisi PDIP sebut penolak angket KPK partai munafik Masinton Pasaribu laporkan RJ Lino ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Tiga fraksi partai yakni PKB, Gerindra dan Demokrat telah menyatakan menolak usulan angket Komisi III DPR agar KPK membuka rekaman BAP politisi Hanura Miryam S Haryani. Keputusan ketiga fraksi ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pembacaan sekaligus pengambilan keputusan angket KPK.

Sikap tiga fraksi partai ini mendapat kecaman Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Masinton menilai, fraksi-fraksi partai yang menolak angket telah menyajikan cara berpolitik yang munafik.

"Saya menangkap suasana dalam forum paripurna ini dan apa yang selama ini saya kritik terhadap DPR ketika saya masih belum DPR dan sekarang saya rasakan buktinya. Yang disajikan adalah politik kemunafikan. Menurut saya harus dihentikan," kata Masinton dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Orang lain juga bertanya?

Masinton juga menyindir para anggota Komisi III DPR yang akhirnya memutuskan tidak menandatangani angket. Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK, mayoritas anggota Komisi III setuju dengan wacana angket. Namun, saat rencana digulirkan, justru banyak anggota yang menolak.

"Semua meyakini sejak awal bahwa ada proses yang salah dan harus didalami dalam konteks KPK secara institusi dan semua rekan-rekan anggota DPR komisi III semua setuju tapi saya enggak tahu kemudian balik badan atau segala macam," tegasnya.

Padahal, dia meyakini ada kejanggalan dari cara kerja KPK yang harus diselidiki lewat hak angket. Termasuk, penyebutan nama 6 anggota Komisi III yang dituding mengancam Miryam memberikan kesaksian palsu. Untuk itu, Masinton merasa heran dengan pendapat bahwa angket berpotensi melemahkan KPK.

"Saya meyakini ada yang harus kita gali dan dalami. Bukan berarti kita prokoruptor, bukan saya pro korupsi. Justru kita ingin negara dibersihkan. Bukan dengan cara munafik seperti ini. Menolak seakan-akan kita melemahkan misalnya," ujarnya.

Politikus PDIP ini mengaku jengah dengan politik yang dijalankan dengan kemunafikan dan pencitraan. Dia mengimbau fraksi partai yang menolak tidak membohongi rakyat.

"Justru temen-teman yang kemarin getol, ini saya buka di sini. Saya sudah bosan dengan politik munafik seperti ini. Keteladanan apa yang harus kita berikan. Jangan bohongi rakyat. Politik itu konsisten, konsekuen," tandasnya.

"Saya ketika mengambil sikap harus usulkan hak angket saya tau risikonya tapi tidak mau munafik dalam melaksanakan politik. Saya tahu dampaknya tapi tidak mau mengandalkan pencitraan," tambah Masinton.

Menurutnya, fraksi partai yang menilai angket dapat melemahkan KPK justru mereka melakukan pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu secara tidak langsung. Dia mengakui konsekuensi atas usulannya soal angket KPK itu.

"Mereka-mereka yang sekarang ngomong pelemahan KPK sebetulnya mereka sedang melakukan pelemahan terhadap KPK itu sendiri. Saya tahu konsekuensinya tapi saya yakinkan diri saya, saya tidak korupsi. Itu bentuk pertanggungjawaban kita. Kita tidak boleh lagi munafik dalam politik, bosan saya, pimpinan," pungkasnya. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masinton Klaim Tiga Fraksi Dukung Hak Angket soal Putusan MK
Masinton Klaim Tiga Fraksi Dukung Hak Angket soal Putusan MK

Namun, delapan anggota DPR RI itu belum menandatangani hak angket

Baca Selengkapnya
PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja
PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja

Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
PDIP Usul Hak Angket MK, Gerindra: Rendahkan Akal Sehat dan Konyol
PDIP Usul Hak Angket MK, Gerindra: Rendahkan Akal Sehat dan Konyol

Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.

Baca Selengkapnya
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.

Baca Selengkapnya
PDIP Galang Dukungan untuk Ajukan Hak Angket Mahkamah Konstitusi
PDIP Galang Dukungan untuk Ajukan Hak Angket Mahkamah Konstitusi

Masinton menegaskan, DPR tidak akan masuk kewenangan yudikatif Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu
Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Adian Napitupulu: Mbak Puan Tidak Pernah Tutup Mata Termasuk Soal Hak Angket
Adian Napitupulu: Mbak Puan Tidak Pernah Tutup Mata Termasuk Soal Hak Angket

"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya