Follow
Politisi PDIP Sebut Tak Ada Larangan Soal Usulan Penundaan Pemilu 2024
Merdeka.com - Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menyebut, usulan penundaan pemilu 2024 merupakan pendapat yang sah saja. Menurutnya, tidak ada larangan menyampaikan usulan pemilu ditunda untuk kepentingan yang lebih besar.
Usulan pemilu 2024 ditunda awalnya di utarakan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Cak Imin ingin pemilu ditunda untuk kepentingan pemulihan ekonomi.
"Sebagai usulan boleh-boleh saja. Tak ada larangan menyampaikan usulan solutif untuk kepentingan yang lebih besar. Namun semua tentu harus ditempatkan dalam bingkai konstitusi," katanya lewat pesan singkat, Jumat (25/2).
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
-
Kapan Pilkada 2024 akan diselenggarakan? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024 mendatang.
-
Kapan pemilu 2024 akan diselenggarakan? Pemilu ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pada tahun 2024 ini, pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang.
Menurutnya, agenda pesta demokrasi 2024 memang sangat padat. Biaya yang dikeluarkan juga akan sangat besar.
"Usulan seperti itu seperti banyak kita dengar. Agenda politik di 2024 memang sangat padat. Anggaran yang diusulkan juga sangat besar. Demokrasi kita yang liberal ternyata berbiaya besar," ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR ini menilai, pemulihan ekonomi kedepan memang masih diiringi ketidakpastian. Terutama soal inflasi energi dan bahan pangan maupun persoalan lainnya.
"Pemulihan ekonomi pascapandemi masih diiringi ketidakpastian yang besar, terutama soal inflasi energi dan bahan pangan, pergeseran pola ekonomi menuju ekosistem digital, ketahanan fiskal, dan ketimpangan global yang melahirkan instabilitas," tuturnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca Selengkapnya
KSP meminta penyelenggara Pemilu tetap fokus menjalankan tugas.
Baca Selengkapnya
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca Selengkapnya
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca Selengkapnya
"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.
Baca Selengkapnya
Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca Selengkapnya
DPR meminta Bawaslu fokus menjalankan tugas pokok.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menilai Pilkada sangat rentan memicu masalah besar.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca Selengkapnya
Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Pemanfaatan anggaran pemilu digunakan untuk seleksi anggota Badan Ad-Hoc dan pengawas Ad-Hoc, honorarium Badan Ad-Hoc dan pengawas, pengadaan barang, jasa.
Baca Selengkapnya