Politisi PDIP soal kritik Zulhasan: Sidang tahunan MPR bukan forum partisan

Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan kritikannya kepada pemerintahan Jokowi-JK saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD bersama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Zulkifli Hasan mengritik harga bahan pokok yang melonjak tinggi dan dikeluhkan para 'emak-emak' di Indonesia.

Kritik pria yang biasa disapa Zulhas itu pun menuai reaksi dari PDIP. Politikus PDIP Charles Honoris menyesalkan kritik yang disampaikan Ketum PAN itu. Sebab, kritik disampaikan dalam forum tahunan untuk penyampaian laporan kinerja lembaga negara.

"Pasal 66 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 itu menyebutkan sidang tahunan itu untuk 'memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja'. Jadi, bukan forum untuk politik partisan," kata Charles, Kamis (16/8).

Dia menegaskan, seharusnya pidato Zulhas fokus saja pada laporan kinerja MPR selama setahun ke belakang, seperti yang dilakukan Ketua DPR dan Ketua DPD. Menurutnya, kritik Zulhas kepada Jokowi tidak terlepas dari posisi PAN di Pilpres 2019.

"Jadi Pak Zulkifli seharusnya sadar bahwa dia pidato sebagai Ketua MPR, bukan Ketum PAN yang sudah mendukung kubu lain, sehingga dia terlihat sangat bersemangat mengkritik Jokowi," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD juga adalah forum terhormat dan pemersatu menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

"Ini malah dijadikan forum partisan. Jelas Ketua MPR kali ini bukan seorang negarawan," katanya.

Selain itu, Charles juga mengkritik balik kritik Zulhas yang menurutnya tidak berbasis data. Misalnya soal harga sembako dan daya beli masyarakat yang disebut Zulhas sebagai 'aspirasi emak-emak'.

"Kalau disebut Pak Zulkifli harga-harga mahal mana datanya? Menurut data BPS per Juli 2018, inflasi kita saja 3,18 persen. Inflasi serendah ini tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya," katanya.

Sementara soal kemiskinan, dia menyatakan baru di era Jokowi angka kemiskinan menyentuk satu digit. Menurut data BPS, angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa (9,82 persen).

"Jadi turun signifikan dari 28,59 jiwa per Maret 2015, Ini terendah dalam sejarah. Jadi kalau mengkritik harus berbasis data jangan fiksi. Karena ukuran keberhasilan kinerja Pak Jokowi berdasarkan data. Bukan asal omong," katanya.