Politisi PDIP: Tak ada alasan MKD lakukan sidang etik pada Setya Novanto

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang menyarankan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menunda proses investigasi atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Dia tidak ingin ada pihak yang mengambil keuntungan atas kasus yang menimpa Setnov.

"Biarkan lah hukum berjalan di KPK sana, biarkan lah pengacara Pak Setya Novanto itu bekerja secara profesional. Tidak menari di atas gendang orang lain," kata Junimart dalam diskusi bertajuk 'Posisi Ketua DPR: antara Politik dan Hukum' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12).

Menurutnya, tidak ada alasan bagi MKD untuk menggelar sidang etik terhadap Setnov. Hal ini karena dalam UU MD3 dan tata tertib DPR disebutkan seseorang anggota bisa diperiksa MKD jika memenuhi 3 hal, yakni tertangkap tangan, tidak mengikuti paripurna secara berturut-turut, dan dihukum 5 tahun.

"Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi MKD untuk melakukan persidangan etik kepada Pak Setya Novanto," tegasnya.

Junimart menuturkan, penahanan Setnov karena kasus korupsi e-KTP tidak perlu didramatisir akan menyandera kinerja DPR. Fraksi PDIP, kata Junimart, merasa kinerja dewan tidak terganggu dengan absennya Setnov.

"Saya tidak merasakan ada gangguan apapun, termasuk teman-teman di Fraksi PDI-Perjuangan dengan ditahannya beliau di KPK," ujarnya.

Dia mencontohkan, DPR tetap bisa menyusun Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018 yang selanjutkan akan dibahas di Baleg. Kemudian, Komisi-komisi juga tetap bekerja maksimal seperti menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dan Hakim MK.

"Terbukti tiap komisi bekerja baik, kita melakukan fit and proper test di Komisi I kepada Panglima, di Komisi III kepada hakim MK semua di ketok, dan dibacakan di paripurna dan disahkan," klaimnya.

Terlebih lagi, lanjut dia, kepemimpinan di DPR dijalankan atas prinsip kolektif kolegial. Sehingga, jika 1 pimpinan absen, masih ada 4 pimpinan lain yang mengambil alih.

"Masih ada empat pimpinan yang bisa mengelola DPR ini, namun demikian ini menjadi kewenangan partai, Partai Golkar, tentu kami tidak mencampuri," tukasnya.

Untuk diketahui, MKD DPR terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Setnov karena ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP. Teranyar, MKD telah meminta keterangan dari pihak Kesetjenan utnuk memverifikasi keterangan Setnov saat diperiksa di KPK.

Jika semua keterangan telah dikantongi, MKD akan bersidang untuk memutuskan kesimpulan dalam waktu dekat. Akan tetapi, pihak MKD menyarankan sang Ketua Umum Partai Golkar agar lebih baik mundur sebelum ada putusan.