Politisi PDIP tegaskan Pansus KPK tak melunak

Merdeka.com - Pansus Angket KPK telah menyusun rekomendasi akhir dan akan disampaikan dalam rapat paripurna. Pansus disebut mulai melunak seiring dibatalkannya sejumlah rekomendasi. Sebut saja, wacana pembentukan dewan pengawas KPK hingga pelibatan Presiden Joko Widodo untuk ikut melaksanakan rekomendasi.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu membantah batalnya beberapa rekomendasi karena tidak ingin membuat gaduh jelang Pemilu Serentak 2019. Dia menegaskan, sejak awal PDIP berkomitmen untuk menguatkan kerja pemberantasan korupsi seperti pesan Megawati Soekarnoputri.

"Ini tidak ada kaitan dengan tahun politik atau apapun. Pesan ketum kami sejak awal untuk menguatkan kerja pemberantasan korupsi khususnya yang dilakukan KPK," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2).

Selain itu, Masinton mengklaim Pansus tidak pernah berniat ingin melemahkan KPK seperti merevisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, atau mencampuri perkara korupsi yang ditangani. Semua tudingan itu disebut tidak terbukti.

Fraksi PDIP sendiri, kata Masinton, konsisten memperkuat kinerja pemberantasan korupsi lewat Pansus. Contohnya, PDIP setuju penambahan anggaran untuk tugas pencegahan tindak pidana korupsi.

"Sikap PDIP mendukung peningkatan anggaran terhadap KPK, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi dan juga nanti mampu membangun sistem antikorupsi," tegasnya.

Pihakmya juga menilai perlu perbaikan di internal KPK sesuai temuan-temuan Pansus. Mulai dari perlindungan saksi dan korban, manajemen pengelolaan barang rampasan dan sitaan serta pengelolaan SDM.

"Kemudian juga perbaikan-perbaikan di internal KPK, itu yang harus dibenahi. Juga dari aspek SDM supaya memenuhi ketentuan UU ASN," klaim Masinton.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, Pansus tidak mempersoalkan jika nantinya KPK tidak melaksanakan rekomendasi yang dibuat. Namun, dia menuturkan, rekomendasi Pansus dibuat berdasarkan fakta dan bertujuan untuk membenahi kinerja KPK.

"No problem. Ini kan berkaitan pertanggungjawaban publik KPK terhadap DPR sebgai representasi perwakilan rakyat. Bahwa KPK nanti tidak melaksanakan temuan, faktanya ada temuan yang harus dibenahi. Itu fakta," tandasnya.