Politisi PDIP usul calon Panglima TNI pengganti Gatot dari Angkatan Udara

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin mengusulkan calon Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo berasal dari matra Angkatan Udara agar memenuhi unsur keadilan. Namun, Tubagus mengaku menyerahkan keputusan soal calon Panglima TNI kepada Presiden Joko Widodo.

Politisi PDIP ini mencontohkan, sebelum Gatot menjabat, posisi Panglima TNI dipegang oleh matra Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Di antaranya Moeldoko dari AD pada 2013, Agus Suhartono dari AL pada 2010 dan Djoko Suyanto dari AD pada 2007.

"Kalau dilihat seperti itu barangkali saatnya supaya adil, dari angkatan udara, itu saja. Tapi kembali lagi, itu hak prerogatif presiden," kata Tubagus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Tubagus menjelaskan, tidak ada UU yang mengatur soal prosedur pergantian berdasarkan giliran matra. Prosedurnya, Presiden mengirimkan nama calon Panglima TNI ke Komisi I untuk diproses. Jika nama yang diajukan ditolak, Presiden harus mengirimkan satu nama calon Panglima TNI lain.

"Presiden harus mengirimkan satu nama saja. Lalu nanti diproses di Komisi I apakah DPR menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui lanjutkan. Kalau tidak menyetujui nanti presiden kirim satu nama lagi sampai kemudian disetujui oleh DPR," ujarnya.

Lebih lanjut, politikus PDIP ini menerangkan, syarat-syarat calon Panglima TNI. Pertama, calon Panglima harus perwira tinggi aktif, dan pernah menjabat Kepala Staf di matranya.

"Syarat untuk menjadi panglima TNI pertama panglima aktif. Untuk pensiunan tidak bisa. Kedua menurut aturan UU, mereka-mereka yang sedang menjabat kepala staf atau pernah menjabat kepala staf dan masih aktif. Bisa dari darat, laut dan udara," tukasnya