Follow
Politisi PDIP yakin fraksi pendukung Jokowi di DPR setuju dana kelurahan
Merdeka.com - Anggota Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko meyakini mayoritas di DPR bakal menyetujui pencairan dana kelurahan. Khususnya fraksi pendukung pemerintahan.
"Saya bicara juga dengan fraksi Golkar, PDIP, sangat setuju dengan ide dana kelurahan ini. Kita harapkan dari fraksi NasDem, Hanura, PPP, PKB akan setujui ini sehingga tahun depan kita sudah punya dana kelurahan untuk 8.300 kelurahan," kata Budiman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10).
Dia menjelaskan pemerintah akan menganggarkan Rp 3 triliun untuk dana kelurahan. Setiap kelurahan rata-rata akan dikucurkan Rp 300-400 juta. Namun itu tergantung tingkat kebutuhan kelurahan yang akan disalurkan.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
"Nanti kalau berhasil ya bisa ditingkatkan," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo akan mengucurkan dana kelurahan pada 2019. Dana tersebut mekanismenya seperti dana desa.
Wali Kota Bogor, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya menyebut rencana tersebut asalnya saat pertemuan para wali kota di Istana Bogor pada Juli lalu. Politikus PAN itu mengatakan Jokowi mengiyakan saat diingatkan belum ada dana untuk kelurahan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya
Pramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Menurut Ridwan, urusan di Jakarta terlalu luas untuk diputuskan hanya melalui Balai Kota atau di tingkat gubernur.
Baca Selengkapnya
Pencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Pemerintah wajib menyediakan dana khusus untuk listrik desa.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara (Jubir) RIDO, Juwanda mengatakan insentif bagi pengurus RT RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta ke RT dan RW.
Baca Selengkapnya