Politisi PKS ingatkan 4 celah kecurangan di Pilgub DKI

Merdeka.com - Pertarungan di Pilgub DKI 2017 semakin panas saja. Terlebih, Basuki T Purnama (Ahok) sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Namun, diingatkan dalam pagelaran Pilgub DKI 2017 tentang peluang terjadinya kecurangan. Bukan rahasia umum, setiap pertarungan di Pilkada selalu saja ada tudingan kecurangan dengan beragam modus.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Mahfuz Sidik, mengingatkan kepada warga Jakarta untuk mengawasi jalannya proses pilkada. Mulai dari masa kampanye hingga pencoblosan pada 15 Februari mendatang.

"Kita semua jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yang sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja," ujar Mahfuz dalam pesan singkat, Kamis (17/11).

Mahfuz bahkan membeberkan dimana saja bakal terjadi potensi kecurangan. Setidaknya ada empat titik, pertama di daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPUD DKI.

"Kita tahu data pemilih tetap basisnya adalah data penduduk yang didukung oleh e-KTP. Sementara proses e-KTP belum tuntas. Jadi ada potensi kerawanan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data," jelas dia.

Menurutnya, manipulasi data pemilih bisa terjadi melalui mobilisasi pemilih siluman dari daerah luar Jakarta atau menggunakan data penduduk yang sudah tidak valid (meninggal, pindah, dan lain-lain).

Kedua, kecurangan pada saat pencoblosan. Praktik yang sering terjadi di banyak pilkada adalah politik uang untuk mencoblos pasangan tertentu, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yang tidak terpakai.

"Ini praktik yang sering ditemui saat pilkada di banyak tempat. Harus dicermati jangan sampai ada pemilih yang tidak jelas identitasnya," ujar Mahfuz.

Ketiga, kecurangan pada saat rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS dan PPK. Hal ini terjadi umumnya ketika para saksi tidak bisa mengawal dengan tuntas.

"Masalah yang kerap terjadi saksi sudah pulang sebelum rekap selesai dan mereka banyak yang tidak punya salinan hasil rekap," kata Mahfuz.

Tempat kecurangan terakhir, bisa terjadi pada saat rekap akhir melalui komputerisasi di KPUD. Meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, tetapi perubahan data di proses komputerisasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir.

"Saksi tiap partai harus mengawal sampai tuntas di KPUD dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK. Kalau tidak bisa repot," jelas Mahfuz mengingatkan.

Oleh karena itu, masih menurut Mahfuz, semua parpol dan warga DKI harus aktif mengawasi dan mengawal semua tahapan Pilkada DKI. Agar hasilnya valid dan tidak memicu ketegangan politik baru. (mdk/rnd)