Politisi PKS minta proses pelanggaran etik Fahri Hamzah dibuka
Merdeka.com - Anggota Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq meminta Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS menjelaskan secara terbuka terkait proses dan hasil sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan politisi PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Apalagi berhembus kabar pemecatan Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR.
"Partai politik adalah institusi politik terbuka dan mekanisme tak bisa lepas dari hukum positif. Maka menurut saya proses di BPDO harus dilakukan secara transparan, daripada publik bertanya-tanya tanpa ada penjelasan. Menurut saya dibuka saja," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/2).
Ketua Komisi I DPR ini menyadari, proses di BPDO memang tak bisa diungkap ke publik. Namun karena Fahri menduduki jabatan yang jadi sorotan publik, maka harus tetap diklarifikasi ke masyarakat luas.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Kenapa Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menkopolhukam? Keputusan ini diambil sebagai komitem Mahfud setelah memutuskan maju bersama Ganjar Pranowo.
-
Kenapa Hasyim dipecat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Bagaimana Ketua KPU diberhentikan? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Siapa yang memberhentikan Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
"Kalau hanya menyangkut kader atau pengurus yang tak berkaitan dengan jabatan publik itu bisa di internal," tuturnya.
Dalam pandangan Mahfudz, partai politik tidak bisa tiba-tiba mencopot kadernya yang sudah duduk di kursi pimpinan DPR. Sebab pimpinan DPR dipilih di paripurna.
"Kalau di UU MD3 proses pemilihan pimpinan DPR kan paket dan dipilih di paripurna. Jadi tak secara otomatis partai politik menempatkan kadernya di pimpinan," pungkasnya.
Untuk diketahui, jabatan Politikus PKS Fahri Hamzah di wakil ketua DPR juga digoyang oleh partainya sendiri. Fahri dinilai telah melakukan pelanggaran etik partai karena dianggap membela mati-matian Setya Novanto dalam kasus tersebut. Seorang politikus PKS yang belum diketahui siapa, melaporkan Fahri Hamzah ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) sebagai dewan etik di PKS. BPDO ini yang diyakini sebagai celah untuk melengserkan Fahri Hamzah dari pimpinan DPR.
Tak merasa bersalah, Fahri Hamzah pun protes dengan upaya pelengserannya dari kursi empuk pimpinan DPR. Fahri bahkan menyerang balik koleganya yang dianggap melebih-lebihkan kasus ini dan mengungkapnya ke publik, padahal kasus ini dianggap urusan internal PKS semata.
Usai diperiksa oleh BPDO PKS, Fahri melaporkan balik koleganya, Wasekjen PKS Mardani Ali Sera dan Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf. Menurut dia, kedua orang tersebut sudah membuat gaduh internal PKS.
Fahri menganggap Mardani dan Muzzammil adalah dalang dari permasalahan di internal partai. Bahkan, dinilai dia keduanyalah yang mendorong pejabat partai lainnya ikut-ikutan dalam persoalan tersebut. Fahri juga menyebut bahwa Mardani dan Muzzammil ingin melakukan gerilya menjatuhkan dirinya dari pimpinan DPR.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca SelengkapnyaMahfud juga menyebut, pejabat yang ogah mundur setelah berstatus tersangka tak tahu malu.
Baca SelengkapnyaAdanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca SelengkapnyaKetua nonaktif KPK Firli Bahuri dinyatakan bersalah melanggar etik.
Baca Selengkapnya"Mendesak kepada Sdr. Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya," kata kata Busyro Muqoddas
Baca SelengkapnyaSekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyesalkan keputusan Bawaslu dan KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih meski sudah dipecat oleh partai.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan pernyataan Mahfud tersebut bisa menjadi warning atau peringatan
Baca SelengkapnyaMahfud MD mengaku mendapat kabar bahwa komisioner KPU kerap menggunakan fasilitas mewah ketika tugas di daerah namun bukan untuk peruntukkannya.
Baca SelengkapnyaMahfud tegas mengatakan tidak akan ikut campur urusan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie
Baca SelengkapnyaHal ini karena justru sebagai pimpinan lembaga antirasuah malah bekerjasama dengan tersangka.
Baca SelengkapnyaMajelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya