Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polri: Deklarasi #2019GantiPresiden tak masalah asal tak ada penolakan

Polri: Deklarasi #2019GantiPresiden tak masalah asal tak ada penolakan massa 2019 ganti presiden demo di mesjid agung. ©2018 Merdeka.com/Abdullah Sani

Merdeka.com - Polri tidak mempermasalahkan kegiatan deklarasi yang dilakukan masyarakat pendukung #2019GantiPresiden. Asalkan, tidak ada penolakan dari berbagai pihak di wilayah yang ingin dijadikan tempat deklarasi.

"Kalau dia (Kelompok #2019GantiPresiden) sendiri saja dan tidak ada kelompok lain yang menolak, saya kira tidak ada masalah," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Kamis (30/8).

"Yang jadi masalah ketika dia akan melakukan deklarasi atau melakukan aksi atau melakukan apa saja itu, di satu kota. Di satu kota itu sudah ada kelompok yang bertolak belakang dengan dia," dia melanjutkan.

Orang lain juga bertanya?

Setyo menjelaskan, sah-sah saja jika suatu kelompok ingin melakukan kegiatan sepanjang memenuhi unsur pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Ia pun mencontohkan, dengan pergelaran konser. Diperbolehkan, selagi tidak ada penolakan.

"Hmm. Sama dengan kegiatan lain. Saya mau bikin konser untuk Lombok. Ada yang nolak nggak? Kalau nggak ada yang nolak? Oke jalan. Tapi begitu kalau ada yang nolak. Oh tunggu dulu," ujar dia.

"Polisi melakukan assesment dulu. Ini potensi bentroknya seberapa ini. Oh rupanya yang menolak gede. Kekuatannya besar dan sudah berhadap-hadapan ini. Wah ini harus dibubarkan dua-duanya," terang dia.

Namun, demikian apabila di dalam kegiatan berpotensi memicu konflik. Maka, Polri wajib membubarkan. Dasarnya ialah yang tertuang di pasal 15 Undang-Undang tersebut.

"Polri di sini mencegah jangan sampai terjadi bentrok. Kami gunakan pasal 15Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Nah ketika pasal 15 itu dibubarkan masih juga dilawan. Kita gunakan KUHP," tandas dia.

Kinerja Polri dan BIN menedapat sorotan. Pasalnya dua lembaga tersebut tak mengizinkan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya dan Pekanbaru. Bahkan, BIN memulangkan paksa Neno Warisman yang hendak pimpin deklarasi.

Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik

Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Puan Soroti Tajam Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran Usai Bertemu Jokowi di Istana
VIDEO: Puan Soroti Tajam Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran Usai Bertemu Jokowi di Istana

Menurut Puan, tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam Pemilu

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Istana Tegaskan Presiden Boleh Dukung Calon Kepala Daerah Hingga Ikut Kampanye
Istana Tegaskan Presiden Boleh Dukung Calon Kepala Daerah Hingga Ikut Kampanye

Presiden maupun para menteri juga diperbolehkan mengkampanyekan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Harus Lebih Bijak, Begini Cara TNI dan Polri di Jateng Jaga Netralitas Selama Pemilu
Harus Lebih Bijak, Begini Cara TNI dan Polri di Jateng Jaga Netralitas Selama Pemilu

Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini

Baca Selengkapnya
Tegas, Panglima TNI dan Kapolri Kompak beri Arahan Agar Pemilu 2024 Aman dan Damai
Tegas, Panglima TNI dan Kapolri Kompak beri Arahan Agar Pemilu 2024 Aman dan Damai

Deklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Reaksi Mendes soal Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran
Reaksi Mendes soal Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran

Abdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bertemu Kepala Desa di Istana, Ganjar: Kalau Ada Pengarahan Politik, Mulai Tidak Fair
Jokowi Bertemu Kepala Desa di Istana, Ganjar: Kalau Ada Pengarahan Politik, Mulai Tidak Fair

Ganjar Pranowo tak mempersoalkan pertemuan Jokowi dan kepala desa sepanjang pertemuan tidak bertujuan untuk mengarahkan dukungan

Baca Selengkapnya