Poltracking: 53,75 Persen warga Jabar mempercayakan Ridwan Kamil

Merdeka.com - Lembaga Survei Poltracking Indonesia memaparkan hasil survei tentang kandidat potensial di Pilkada Jawa Barat 2018. Hasil survei, Ridwan Kamil memiliki potensial tertinggi dipilih warga sebagai Gubernur Jawa Barat selanjutnya.

"Kami menemukan dalam survei kali ini bahwa Ridwan Kamil paling potensial menjadi Gubernur Jawa Barat selanjutnya, sebesar 53,75 persen warga Jawa Barat mempercayakan Ridwan Kamil untuk memimpin pada periode selanjutnya," ujar Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda saat memaparkan hasil di Hotel Sari Pan Pacific, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/6).

Hanta juga menjelaskan bahwa ada lima besar nama yang muncul sebagai kandidat Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang. Kelima nama tersebut berasal dari politisi yang sudah berpengalaman hingga tokoh terkenal di Jawa Barat.

"Dari survei yang kami (Poltracking) lakukan bahwa muncul lima nama yang paling potensial dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang, namun dalam survei memang Ridwan Kamil yang paling potensial. Kelima kandidat itu adalah Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi, Dede Yusuf, dan Aa Gym," imbuhnya di lokasi.

Namun Hanta juga menegaskan bahwa angka di atas belum signifikan karena Pilkada Jawa Barat masih berlangsung setahun ke depan. Menurutnya, angka pasti bisa berubah seiring berjalannya waktu.

"Banyak faktor yang menentukan perubahan angka survei di atas, bisa menurun atau malah mendulang naik suara para kandidat, isu politik salah satunya, jadi ini masih gambaran dari Poltracking dalam menakar kandidat yang potensial dalam Pilkada Jawa Barat pada tahun 2018 mendatang," ucapnya

Survei ini dilakukan Poltracking pada periode 18-24 Mei 2017 lalu. Metode pengambilan survei menggunakan stratified multistage random sampling dengan jumlah 800 responden dan margin of eror 3.5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Barat yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang berusaha minimal 17 tahun atau sudah menikah pada saat wawancara dan bukan anggota TNI-Polri. (mdk/eko)