Pos-Pos Kementerian Ini Disarankan Diisi Menteri dari Kalangan Profesional

Merdeka.com - Komposisi Kabinet Kerja Jilid II sudah dibeberkan oleh Presiden Jokowi. Kalangan profesional diberikan ruang lebih ketimbang dari partai politik di kabinet 2019-2024. 55 Persen dari profesional, 45 persen partai politik.

Sejumlah pihak menyarankan kepada Presiden Jokowi agar memilih orang yang pas untuk mengisi pos-pos tertentu. Terutama dari kalangan profesional. Berikut ini beberapa pos yang disarankan agar tidak diisi kader partai politik:

Menkominfo

Anggota Komisi I DPR, Roy Suryo menyarankan agar pos Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diisi oleh kalangan profesional bukan dari partai politik.

Roy khawatir, Menkominfo dari partai politik tidak bisa lepas dari kepentingan parpol. Sebab, Kominfo menguasai frekuensi publik.

"Mengingat sektor komunikasi dan Informatika itu sangat strategis dan agar tidak ada kepentingan bisnis di baliknya, maka (sesuai dengan kata Pak JokoWi kemarin) Kominfo harus masuk yang 55 persen dari profesional, jangan sekali-sekali dari partai," kata Roy kepada wartawan, Minggu (18/8).

Saat ini, Menkominfo diisi oleh Rudiantara. Dia merupakan profesional di bidang telekomunikasi dan pernah berkarier di Indosat, Telkomsel, Excelcomindo (kini XL Axiata), dan Telkom.

Jaksa Agung

Selanjutnya, beberapa pihak menyarankan agar Jokowi tidak menunjuk Jaksa Agung dari kalangan partai politik. PDIP mengusulkan Jaksa Agung dipilih dari internal kejaksaan. Sebab, Jaksa Agung harus memahami internal Kejaksaan.

"Kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem, dengan memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Sementara itu, politikus PKS Nasir Djamil juga menyarankan jika Jaksa Agung diserahkan kepada figur nonpartai politik. Hal itu lantaran masalah hukum sangat sensitif karena menyangkut dengan keadilan dan kepastian. Menurutnya, jika posisi Jaksa Agung diisi politisi bakal ada politik balas budi kepada partai yang menempatkannya.

"Apalagi kalau dia seorang politisi atau dia pernah sebagai anggota parpol dan tentu dia merasa berjasa dengan ketua umumnya karena ketumnya lah yang memfasilitasi dan menempatkan dia di situ," kata Nasir.

Saat ini Jaksa Agung diisi oleh Muhammad Prasetyo. Prasetyo adalah politikus berasal dari Partai NasDem.

Menteri Keuangan

Sementara itu, dari kalangan investor berharap Presiden Jokowi memilih menteri ekonomi dari kalangan profesional untuk periode kedua. Keinginan itu tercermin dari hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang melibatkan 260 pengelola dana investasi.

Para pengelola dana investasi itu berasal dari perusahaan Manajemen Investasi, Dana Pensiun dan Asuransi dengan dana kelolaan sekitar Rp 700 triliun. Salah satu yang menjadi sorotan para investor adalah posisi Menteri Keuangan.

"Posisi Menteri Keuangan, 96 persen berharap dari kalangan profesional. Mayoritas berharap Menteri Keuangan kabinet berikutnya berasal dari kaum profesional murni," ujar CEO Katadata Metta Dharmasaputra di Kawasan Sudirman, Jakarta.

Metta melanjutkan, hanya 3 persen investor yang masih bisa menerima Menteri Keuangan diisi oleh figur profesional yang terafiliasi dengan partai politik, dan hanya tersisa 1 persen yang menginginkan posisi ini diisi oleh figur dari partai politik.

"Jika Jokowi ingin berlari cepat dalam lima tahun mendatang sesuai visinya, maka tim ekonomi kabinet sebagai penggeraknya harus sangat kapabel dan solid. Karena itu, harus diisi oleh para teknokrat yang profesional," jelas Metta.

Sejauh ini di era Jokowi, Menteri Keuangan selalu diisi oleh kalangan profesional, mulai dari Bambang Brodjonegoro, dan saat ini Menkeu diisi oleh Sri Mulyani.