Posisi politik Golkar di Jawa Barat ikut goyang

Merdeka.com - Partai Golkar tengah ditimpa prahara. Sang ketua umum, Setya Novanto resmi jadi tahanan KPK karena terbelit kasus korupsi proyek e-KTP yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Tragedi ini menimbulkan sejumlah persoalan. Apalagi, Novanto tak hanya menjabat ketua umum, tapi juga ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kini, sejumlah politisi di Senayan mendesak agar Novanto diganti demi marwah dan citra parlemen.

Ternyata tak sampai di situ saja, persiapan Golkar menghadapi Pilkada serentak 2018 juga rupanya terganggu. Elektabilitas Golkar di Jawa Barat diklaim turun 6 persen dalam tempo waktu kurang dari dua bulan saja.

"Jabar sendiri dulu masih bisa bertahan di angka 18 persen. Tetapi dua bulan terakhir turun 6 persen menjadi 12 persen," ujar Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Kantor DPP Golkar, Senin (20/11).

Dedi dikenal berseberangan dengan Novanto. Terlebih, saat rekomendasi Golkar di bawah Novanto justru diberikan kepada Ridwan Kamil untuk Pilgub Jabar. Padahal, keputusan Golkar Jabar merekomendasikan Dedi Mulyadi jadi cagub Jabar.

Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi ©2017 Merdeka.com

Dedi pun menginginkan adanya evaluasi terhadap keputusan Golkar dalam menyambut Pilkada serentak 2018. Tapi, lebih dulu dilakukan perubahan struktur Golkar pasca Novanto jadi tahanan KPK.

"Evaluasi itu nanti dilakukan kalau sudah ada struktur dan kemudian kepemimpinan baru di Partai Golkar. Pergantian ketua umum atau evaluasi menyeluruh kepada Partai Golkar bukan forum pada pleno hari ini. Pleno hari ini adalah tentang penentuan calon gubernur-wakil gubernur, calon bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota," jelas Dedi.

Faktor eksternal, PKB dan PPP juga tak mau kalah dengan Golkar yang sama-sama mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar. PKB mengajukan Syaiful Huda dan PPP usulkan nama Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai cawagub Ridwan Kamil. Golkar sebagai pemilik suara tertinggi dari partai koalisi Emil, sapaan akrab Ridwan, menunjuk Daniel Muttaqien sebagai Cawagub. Sementara NasDem, menyerahkan sepenuhnya kepada Emil.

Secara terang-terangan, Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, koalisi inti pendukung Ridwan Kamil adalah PKB, PPP dan NasDem. Cak Imin tidak menyebutkan Golkar. Cak Imin tak masalah jika antar partai koalisi menyodorkan nama pendamping Emil.

"Enggak ada masalah, itu di luar konteks karena pada dasarnya koalisi intinya PKB, PPP dan NasDem," kata Cak Imin.

Bukan cuma karena persoalan Novanto, rupanya kasus korupsi juga tengah menerpa Daniel Muttaqien yang direkomendasikan oleh Golkar. Daniel disebut terlibat perkara gratifikasi yang membelit sang ibu, tidak lain adalah Bupati Indramayu, Anna Sophanah.

Golkar usung Ridwan Kamil jadi kandidat Gubernur Jabar ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, mengklaim pernah memberikan gratifikasi berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi B 104 ANA untuk Bupati Indramayu Anna Sophanah.

"Mengenai STNK-nya itu diterima oleh saudara Daniel Mutaqien di Rumah Makan Sate Senayan, Kebon Sirih," kata Rohadi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/11) lalu.

Kendati dibelit kasus korupsi, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, rekomendasi yang telah dikeluarkan partainya tak berubah. Meskipun, saat ini Golkar tengah ditempa prahara kasus korupsi yang membelit pucuk pimpinannya.

"Itu keputusan lembaga, bukan perorangan. Maka perubahan pimpinan tidak mempengaruhi keputusan tentang calon yang sudah ditentukan sebelumnya," kata Sekjen Golkar Idrus Marham di kantor DPP Golkar.

(mdk/rnd)