PP Muhammadiyah Apresiasi Keputusan Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU HIP menjadi pro dan kontra, salah satunya karena tak memasukkan TAP MPRS tentang larang komunisme, Marxisme dan Leninisme.

PP Muhammadiyah mengapresiasi keputusan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, berharap penyampaian keputusan itu juga dilakukan dalam surat resmi kepada DPR yang menegaskan penolakan pembahasan RUU HIP tersebut.

"Akan sangat baik kalau jawaban Pemerintah disampaikan secara tertulis kepada DPR, sehingga bisa memberikan kepastian kepada masyarakat," kata Abdul Mu'ti. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (17/6).

Mu’ti juga meminta kepada warga Muhammadiyah untuk tetap tenang dalam menanggapi polemik RUU HIP. Sehingga fokus penanggulangan pandemi COVID-19 dapat optimal dilakukan.

"Kepada warga Muhammadiyah untuk tetap bersikap tenang dan menanggapi persoalan ini secara cerdas jernih untuk kepentingan kita terfokus untuk mengatasi persoalan pandemi pandemi ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PBNU, Helmi Faishal, menyebut keberadaan RUU HIP hanya akan menimbulkan penafsiran dan analisa politis yang membuat adanya pertentangan ideologi di kalangan umat.

"Dengan simpang siurnya terhadap penafsiran RUU HIP, yang melahirkan analisa-analisa politik, dalam pandangan kami ini berpotensi lahirnya pertentangan antar-ideologi," ujarnya.

Oleh karena itu, Helmi meminta kepada semua pihak, baik DPR dan kelompok masyarakat, untuk mendukung Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, serta menuntaskan persoalan ekonomi dan kemiskinan di dalam negeri.

Wapres Kumpulkan Ormas

Setelah pemerintah menyampaikan penundaan pembahasan, Wapres Ma'ruf Amin mengumpulkan perwakilan dari pelbagai ormas Islam seperti Muhammadiyah, PBNU, dan MUI di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (16/6) malam. Dalam pertemuan itu, Wapres Ma'ruf didampingi Menko Polhukam Mahfud MD.

Ma'ruf bersama Mahfud menyampaikan sikap pemerintah terkait penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Malam ini saya bersama Pak Mahfud bertemu dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk menyampaikan sikap pemerintah yang sudah diambil. Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP," kata Ma'ruf usai pertemuan dalam konferensi pers daring.

Dia menjelaskan, pemerintah menunda pembahasan draf RUU HIP lantaran saat ini sedang fokus dalam penanganan Covid-19. Serta dampak dari virus tersebut yaitu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

"Alhamdulillah, keputusan pemerintah dapat respons dari MUI, NU, dan Muhammadiyah," jelas Ma'ruf.

Ma'ruf juga berterima kasih pada ormas yang sudah menerima. Dan berharap ormas lain pun menerima keputusan tersebut.