PPATK temukan parpol dengan aktivitas keuangan luar biasa
Merdeka.com - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf meminta pemerintah mengeluarkan regulasi pembatasan transaksi tunai. Sebab, selama ini PPATK merasa kesulitan dalam mendeteksi perputaran uang keluar dan masuk di lembaga-lembaga pemerintahan.
"Kita berharap pemerintah mengeluarkan regulasi pembatasan transaksi tunai. Karena itulah salah satu instrumen untuk kasus suap dan pemerasan, kami sulit mendeteksi kalau tunai seperti itu," ungkap Yusuf usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia Tahun 2013 di Istana Negara, Senin (9/12).
Kekhawatirannya itu bukan tanpa sebab, karena berdasarkan penelitian secara mendalam, PPATK menemukan ada peningkatan transaksi yang tidak sesuai dengan iklim bisnis di Tanah Air. Diduga, transaksi-transaksi tersebut disinyalir terjadi politik uang.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa permintaan Sahroni ke PPATK? 'PPATK wajib buktikan temuan tersebut. Harus clear bahwa ribuan anggota dewan itu betul-betul terlibat atau bermain, jangan sekedar dugaan. Dan kalau sudah firm, harus diungkap semuanya, sebut nama-namanya biar publik tahu. Karena kalau betul terjadi, ini kan tentunya sangat memalukan dan mengecewakan. Coba, gimana masyarakatnya mau ikuti aturan kalau pejabat publiknya seperti ini?', ujar Sahroni, Kamis (27/6).
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa itu PPOK? PPOK adalah penyakit progresif yang bisa memburuk seiring berjalannya waktu. Bahkan, PPOK menjadi penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak ketiga di dunia dengan total 3,32 juta kasus kematian pada 2019 lalu.
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
"Ini disinyalir. Kita menemukan ada parpol tertentu, jumlah uang di parpolnya sedikit, tapi aktivitas fungsionarisnya begitu masif dan luas, lantas uang dari mana?" tandasnya.
Tanpa menyebutkan secara rinci parpol-parpol yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut, Yusuf memastikan kondisi itu terjadi setiap menjelang pemilihan umum. "Pemilu 2004, 2009, 2014. Itu kelihatan peningkatannya," ucapnya singkat.
Atas alasan tersebut, Yusuf meminta agar para petinggi parpol untuk mencari kader-kader yang memiliki integritas, profesional dan benar-benar bekerja untuk negara. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta aktif melaporkan praktik politik uang kepada penegak hukum. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR
Baca SelengkapnyaTidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaAngka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan di masa Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK soal temuan transaksi mencurigakan mengalir ke caleg dan partai politik.
Baca SelengkapnyaKPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.
Baca Selengkapnya