PPATK temukan transaksi mencurigakan capai miliaran rupiah terkait Pilkada 2018
Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi mencurigakan jelang Pilkada Serentak 2018. Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae memastikan transaksi mencurigakan tersebut melibatkan calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2018.
"Ini terkait dengan pilkada yang jelas. Otomatis terkait dengan pilkada terkait dengan calon-calon (kepala daerah) itu," ungkapnya di Kantor PPATK, Jalan Haji Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).
Dian menyebut, transaksi mencurigakan ini bukan temuan pertama kali jelang pesta demokrasi. Sebab di Pilkada sebelumnya PPATK juga kerap menemukan transaksi serupa. Khusus transaksi mencurigakan jelang Pilkada 2018, lanjut dia, terpantau meningkat secara signifikan.
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang ditemukan peneliti di Sirekap KPU? Peneliti Pusat Studi untuk Demokrasi, Kiki Rizki Yoctavian menyoroti sejumlah kejanggalan yang ditampilkan dalam aplikasi sistem rekapitulasi di situs website pemilu2024.kpu.go.id.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus suap KPU? KPK menduga Hasto berperan dalam menyediakan dana suap untuk memperlancar langkah Harun dalam menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu.
"Data dari akhir tahun 2017 sampai kuartal ke-1 tahun 2018 ini memang sudah meningkat laporan transaksi mencurigakan ke kita itu sekitar 53 terus transaksi tunai yang mencurigakan sekitar 1.066 angka itu," paparnya.
Berdasarkan penelusuran PPATK, jumlah transaksi mencurigakan secara keseluruhan mencapai puluhan miliar. Namun dia tidak menyebut detail siapa saja yang melakukan transaksi tersebut.
"(Transaksinya) tidak sampai triliun ya hanya miliaran, puluhan miliar ada beberapa rekening. Yang 53 itu transfer, 1.066 itu transaksi tunai tercapture dari kita," jelas dia.
Dalam waktu dekat, PPATK segera melapor kepada pihak yang berwenang atas temuan transaksi mencurigakan ini. Bila transaksi tersebut mengarah pada pelanggaran Pemilu maka PPATK akan melimpahkan data-data temuan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Tetapi kalau ada uang ilegal tentu saja ke KPK, kalau pidana biasa ke polisi," sambung Dian.
PPATK sendiri sudah meningkatkan pengawasan secara intens terhadap transaksi para calon kepala daerah. Salah satunya melalui tim monitor aliran dana Pilkada Serentak 2018.
"Tim ini tidak hanya mengawasi rekening khusus dana kampanye tapi juga yang di luar itu," ucapnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaTidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyatakan temuan PPATK soal transaksi keuangan mencurigakan peserta Pemilu 2024 merupakan sebuah warning atau peringatan.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan di masa Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.
Baca SelengkapnyaNusron mengingatkan jika PPATK hanya memiliki hak untuk mentracing, bukan melakukan penindakan.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK soal temuan transaksi mencurigakan mengalir ke caleg dan partai politik.
Baca SelengkapnyaMahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR
Baca Selengkapnya