PPP: Bertambahnya Kasus Covid dan Pelaksanaan Pilkada Beda Urusan

Merdeka.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah pada tanggal 9 Desember nanti. Jelang 5 hari Pilkada akan digelar, kasus Covid-19 di tanah air justru memburuk.

Dari data yang dihimpun Kementerian Kesehatan, pada awal Desember 2020 hari Selasa (1/12) kasus positif corona di tanah air sebanyak 5.092.

Angka positif Covid-19 tersebut kembali meningkat pada Rabu (2/12) menjadi 5.533 menjadi kasus. Rekor terbaru pada hari Kamis (3/12) kemarin sebesar 8.369 orang terpapar virus asal Wuhan, China tersebut.

Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek) menilai, tingginya kasus Covid tersebut tidak ada urusan dengan pelaksanaan Pilkada. Sebab, meningkatnya kasus corona karena masih ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

"Bertambahnya jumlah Covid itu bukan karena Pilkadanya, beda urusan. Disatu sisi masyarakat tidak tertib menjalankan protokol kesehatan, itu kan contoh imbas bagian dari kerumunan-kerumunan masyarakat yang barusan saja mendapat sorotan publik," katanya lewat pesan, Jumat (4/12).

Menurutnya, pada pelaksanaan Pilkada nanti protokol kesehatannya sudah di atur. Semua tata cara pencoblosan di tengah pandemi sudah disiapkan.

"Sehingga ketika di kalkulasi dampak dari itu juga banyak bukan karena Pilkadanya saya kira, karena Pilkada sudah menyiapkan pelaksanaannya dengan protokol kesehatan termasuk juga anggaran nya disiapkan," ucapnya.

Anggota DPR ini menilai, tidak ada alasan untuk menunda Pilkada. Terlebih, tidak bisa diprediksi kapan corona hilang dari Indonesia.

"Jadi saya kira tidak ada alasan ditunda, ditundanya sampai kapan, Covid kan juga gak tau sampai kapan, jadi itu hanya kebetulan, bukan karena Pilkadanya," pungkasnya.