'PPP dan Golkar kisruh karena tak punya figur seperti Megawati'
Merdeka.com - Salah satu faktor yang menjadi perekat atau pemersatu dalam partai politik adalah ketokohan. Politisi PDIP Charles Honoris menyatakan, solidnya internal partainya tak lepas dari figur Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai.
Menurut Charles, partai-partai yang saat ini sedang dilanda kisruh, seperti halnya Golkar dan PPP, disebabkan kurang kuatnya figur sebagai pemersatu partai. Kelebihan Megawati dalam mengelola partai dinilainya tidak dimiliki oleh pemimpin partai lainnya.
"PDI Perjuangan patut bersyukur memiliki Ketua Umum seperti Ibu Mega. Dalam diri beliau ada figur pemersatu yang sangat kuat. Tak itu saja konsistensi beliau dalam ideologi dan kepemimpinan menjadi jaminan soliditas partai sehingga prahara yang terjadi di partai lain tidak terjadi di PDI Perjuangan," kata Charles kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (111/12).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin konsolidasi PDIP di Bali? 'Hari ini Ibu Megawati akan memimpin langsung konsolidasi PDIP di Bali, di mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengompakkan suatu semangat juang dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi.'
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Bagaimana Megawati ingin memastikan integritas pemilu? Komitmen PDIP bukan untuk memakzulkan presiden, tetapi membongkar kecurangan. Kemudian mengoreksi kecurangan itu.
Anggota Fraksi PDIP itu menambahkan, kekisruhan yang melanda partai politik tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja kadernya yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat di Senayan. Sebab, kata Charles, anggota DPR memiliki kewajiban memperjuangkan nasib rakyat lewat produk UU yang dibuat.
"Namun konflik yang terjadi di internal partai justru menghambat kinerja sebagai wakil rakyat," jelas anggota Komisi I DPR itu.
Oleh karena itu, lanjut Charles, momentum reses di DPR saat ini seharusnya dimanfaatkan anggota dewan sebagai sarana sosialisasi produk Perundang-undangan yang diperjuangkan di Senayan kepada masing-masing konstituennya.
"Kekisruhan yang terjadi di rumah rakyat selama ini membuat agenda-agenda dewan tidak bisa berjalan secara ideal dan pada akhirnya agenda rakyat pun tersandera," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung keprihatinan konflik yang terjadi di tubuh partai politik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung orang non kader berpeluang jadi ketua umum di partainya
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaMegawati mengingat hubungan antara PDIP dengan PPP sudah dekat sejak lama.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merasa tersentil dengan situasi yang seolah-olah partainya dalam kondisi panik karena Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMegawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya
Baca SelengkapnyaMegawati merasa tidak perlu melawan opini negatif kepada dirinya dan PDIP.
Baca SelengkapnyaMega menceritakan saat ia membentuk MK mulai dari pemilihan lokasi gedung
Baca SelengkapnyaPuan mengingatkan adanya oknum yang ingin memecah soliditas PDIP.
Baca SelengkapnyaEriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.
Baca Selengkapnya