PPP dan Golkar sudah pecah belah, Demokrat selanjutnya?

Merdeka.com - Jagat politik Tanah Air dalam satu tahun belakangan diramaikan dengan perpecahan di internal partai politik. Adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terlebih dahulu mengalami konflik di internal hingga berujung perpecahan.

Konflik di internal partai berlambang Kabah ini sudah terjadi sejak sebelum pelaksanaan Pilpres 2014. Perbedaan dukungan pasangan capres menjadi ujung pangkal penyebabnya. Kubu Suryadharma Ali mendukung pasangan Prabowo-Hatta, sementara kubu Romahurmuziy lebih condong ke Jokowi-JK.

Meski Pilpres telah selesai digelar dengan kemenangan Jokowi-JK, dua kubu dalam PPP tetap berseteru. Ujungnya, masing-masing kubu menggelar muktamar pemilihan ketua umum masing-masing.

Kubu Romahurmuziy menggelar muktamar di Surabaya. Dalam muktamar itu Romahurmuziy terpilih menjadi ketua umum. Sementara kubu Suryadharma Ali menggelar muktamar di Jakarta. Mantan Menpera Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum dalam muktamar Jakarta.

Hingga hari ini, kisruh kedua kubu masih berlangsung dan belum mencapai islah. Apalagi, PTUN mengabulkan gugatan Suryadharma Ali soal pengesahan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Selain PPP, konflik internal juga dialami Partai Golkar. Pasca pilpres, kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono berseteru soal waktu pelaksanaan musyawarah nasional (Munas). Kubu Ical ngotot mempercepat pelaksanaan Munas. Sementara, kubu Agung Laksono menghendaki Munas dilaksanakan sesuai keputusan Munas Riau 2009 lalu yakni dilaksanakan pada 2015.

Kubu Ical lantas menggelar Munas pada Desember 2014 di Bali. Dalam Munas itu Ical kembali terpilih menjadi ketua umum. Tak mau kalah, kubu Agung Laksono langsung tancap gas menggelar Munas tandingan. Jeda waktu Munas yang digelar di Ancol, Jakarta itu, dengan Munas Bali hanya beberapa pekan saja.