PPP Djan Faridz akan Gelar Mukernas, Kubu Romi Ancam Pidanakan
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP kubu M Romahurmuziy, Arsul Sani mengatakan Mukernas PPP Muktamar Jakarta alias kubu Djan Faridz ilegal. Arsul bahkan mengancam memperkarakan karena telah mencatut lambang partai.
"Bukan hanya ilegal tapi juga liar. Kami akan memperkarakan secara pidana jika mereka lanjutkan, karena telah memalsukan stempel partai, kop surat dan menggunakan lembaga partai secara tidak sah," ujar Arsul ketika dikonfirmasi, Senin (12/11).
Di sisi lain, Arsul menyambut jika kubu Djan ingin melakukan islah. Namun, tidak dengan menggunakan cara yang ilegal. Anggota DPR Komisi III itu menyarankan bersilaturahmi secara baik-baik.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Kenapa PPP mau gugat ke MK? 'Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK,' kata Amir.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Apa yang dibahas PPP dan partai pengusung Ganjar? Terlebih, nama-nama yang ada sudah mengerucut dan dibahas bersama partai politik pengusung Ganjar Pranowo.
-
PPP mau ajukan gugatan ke mana? PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalo sisa-sisa kelompok Djan Faridz mau islah atau rekonsiliasi dengan kami, maka kami buka pintunya dan persilakan mereka bisa bersilaturahmi ke kami. Namun tidak usah bikin ulah dengan membuat forum-forum illegal seperti Mukernas," jelasnya.
Arsul mengecam kubu Djan seolah mengatasnamakan PPP ingin menyelamatkan partai menembus ambang batas parlemen 4 persen. Dia menyindir, justru orang-orang Djan kebanyakan caleg gagal.
"Apalagi masih mengklaim diri sebagai DPP PPP. Ini cara yang salah langkah total. Mereka ini bukan orang-orang yang punya pengaruh di PPP yang bisa menambah atau mengurangi suara. Kebanyakan malah caleg-caleg langganan gagal di pemilu-pemilu lalu," jelasnya.
Arsul menegaskan kubu Djan tak punya legal standing. Sebab, menurutnya, berdasarkan keputusan MK dan MA, kepengurusan yang sah adalah Ketum M Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani. Kemenkum HAM, KPU, dan Bawaslu juga mencatat itu sebagai kepengurusan yang sah dan diakui.
"Secara sosial mereka juga tinggal segelintir orang, karena mayoritas pengikutnya sudah bergabung dengan kami dengan menjadi pengurus dan caleg di berbagai tingkatan," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, PPP Muktamar Jakarta atau kubu Djan Faridz akan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 15-16 November 2018 di Kantor DPP PPP Jalan Talang, Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Jakarta, Sudarto mengatakan tujuan utama adalah menyelamatkan partai.
Pihaknya khawatir melihat PPP pimpinan M Romahurmuziy terancam tak lolos ke Senayan berdasarkan elektabilitas di sejumlah survei. Sehingga diharapkan terjadi dialog antara dua kubu demi menjaga marwah partai.
"Dalam Mukernas ini pun sangat memungkinkan upaya rekonsiliasi ini karena memang tujuan kita, Mukernas ini adalah untuk menjaga marwah PPP supaya lolos PT dari sisi itu secara administrasi kita tak bisa ikut pemilu yang ikut Pemilu adalah pihak kubu Romahurmuziy," ujarnya di Kantor Sekretariat PPP Muktamar Jakarta, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (12/11).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam konteks ketidakpastian yang melanda Kadin Indonesia, pergerakan saham yang terafiliasi dengan Arsjad menjadi perhatian.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca SelengkapnyaMunaslub Kadin yang dihelat pada Minggu (14/9) menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.
Baca SelengkapnyaArsul sudah sejak lama berkomunikasi dengan Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono.
Baca SelengkapnyaMunaslub ini dipandang publik sebagai upaya anti-demokrasi untuk menggusur Arsjad Rasjid
Baca SelengkapnyaPPP hanya meraih 3,87 persen suara dalam pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPlt Ketum PPP Muhamad Mardiono memecat Kader PPP Witjaksono yang membelot dukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMardiono mengibaratkan hal itu sebagai seorang yang mencuri sendal saat salat Jumat.
Baca SelengkapnyaArsul Sani PPP: Teman-Teman Dengar Kemungkinan Sandiaga Tak Pilih jadi Cawapres Ganjar
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap Muktamar PKB ilegal perlu dibubarkan karena kepengurusan yang sah adalah yang diketuai olehnya.
Baca SelengkapnyaIqbal menambahkan, pihaknya berharap polemik di internal Kadin segera selesai karena ini menyangkut soal nasib para pekerja.
Baca SelengkapnyaMenurut Awiek, kader itu telah melenceng dari sikap PPP yang sudah mengusung paslon nomor urut 1 Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya