PPP Djan Faridz: NasDem pahlawan kesiangan tolak dana aspirasi

Merdeka.com - Ketua Fraksi PPP kubu Djan Faridz di DPR, Epyardi Asda menyebut sikap Fraksi NasDem menolak dana aspirasi sebagai upaya pencitraan belaka. Dia tak segan menyebut partai pimpinan Surya Paloh itu sebagai pahlawan kesiangan.

Epyardi menjelaskan saat rapat antar fraksi beberapa waktu lalu, tak ada satupun fraksi yang menolak dana aspirasi digelontorkan ke tiap anggota dewan.

"Itu pencitraan diri. Pahlawan kesiangan saja. Saat rapat setuju, tapi ada oknum yang tidak punya pendirian," kata Epyardi saat dihubungi, Selasa (16/6).

Epyardi menambahkan, saat rapat semua fraksi sudah setuju sampai tingkat pembahasan akhir. Karenanya, dia mengaku heran dengan sikap Fraksi NasDem yang melakukan penolakan. Dia pun menyebut Fraksi NasDem tak punya pendirian.

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, dana aspirasi dibutuhkan sebagai upaya meringankan beban pemerintah membangun daerah. Apalagi, kata dia, anggota DPR lebih mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

"Kami wakili semua daerah, kami lebih tahu. Kami reses 5 kali setahun, punya rumah aspirasi, punya staf ahli untuk serap aspirasi," katanya.

Sebelumnya, Fraksi NasDem akhirnya menolak wacana DPR untuk mengalokasikan anggaran Rp 11,2 triliun untuk dana aspirasi. Dana aspirasi ini sendiri sampai sekarang masih dibahas di alat kelengkapan DPR meski mendapat banyak penolakan termasuk dari pemerintah.

Wakil Sekretaris Fraksi NasDem di DPR, Supiadin AS yang mewakili pernyataan fraksinya menegaskan, dana aspirasi tak sesuai dengan UU MD3. Lantaran, pasal 80 huruf J UU No 17 Tahun 2014 telah terjadi salah tafsir. Sementara selama ini, pimpinan DPR menyebut bahwa dana aspirasi sebagai bentuk implementasi UU MD3.

Supiadin menambahkan, dalam hal melaksanakan fungsi anggaran, menurut pandangan fraksinya tidak perlu orang perorangan mengusulkan dan memiliki budget tersendiri yang menimbulkan kerancuan anggaran.

"Dana aspirasi juga tidak memberikan aspek keadilan dan pemerataan karena tidak seimbangnya jumlah perolehan dana. Sehingga akan menimbulkan kesenjangan bagi daerah-daerah yang jumlah anggota DPR-nya lebih sedikit dari dapil yang anggotanya lebih banyak, seperti daerah Pulau Jawa dengan luar Jawa. Sebab itu, tidak sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan wilayah," kata Supiadin saat menggelar konferensi pers di Fraksi NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).