PPP heran PAN dan PKB tak mau disebut partai berbasis Islam

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - PPP ngotot mengajak partai peserta pemilu yang berbasis Islam untuk berkoalisi di Pemilu 2014. Meskipun PKB dan PAN menolak disebut partai Islam, PPP berpandangan jika kedua partai itu tetap saja sebagai partai Islam karena punya basis massa yang mayoritas dari Ormas Islam.

Sekjen PPP Romahurmuziy menilai koalisi partai berbasis Islam layak diimplementasikan. Sebab, selama 68 tahun Indonesia tak pernah dipimpin oleh tokoh Islam.

"68 Tahun republik ini berdiri, 6 dari presiden yang memiliki latar belakang santri hanya Gus Dur. Gus Dur pun hanya 22 bulan. Padahal negeri ini didirikan dengan semangat dominasi kaum Islam," kata dia, Jumat (29/11).

Orang lain juga bertanya?

Politisi yang akrab disapa Romy ini berpandangan jika PAN dan PKB adalah partai Islam. Sebab, lanjut dia, kedua partai punya basis massa dari Islam.

"Memang mereka selama ini tidak mengakui kalau partai berbasis Islam, tapi tidak bisa dipungkiri karena pemilih mereka seperti PAN kan Muhammadiyah, PKB, NU. Bagaimana tidak mau dibilang berbasis Islam tapi kalau kemana-mana gandeng Said Aqil, namanya apa? Saya kira anak kecil pun tahu," tegas dia.

Selain itu, Romy menganggap biasa jika ada penolakan dari sejumlah elite terhadap wacana koalisi ini. Termasuk PKB yang menolak, ia menilai, penolakan karena rasa gundah dari partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu.

"Tentu pikiran soal berkoalisi ditanggapi beragam termasuk kegundahan yang dialami PKB karena memori tentang dijatuhkannya Gus Dur oleh poros tengah masih kuat sehingga kita pahami kegundahan itu, tapi tidak menutup kemungkinan," terang dia.

Ketua Komisi IV DPR ini menambahkan, koalisi partai Islam kembali menyeruak, karena saat ini hanya partai berideologi Islam yang belum punya capres. Sementara partai nasionalis, dianggap sudah punya jagoan masing-masing untuk diusung sebagai capres.

"Dari 9 partai di parlemen yang belum punya capres itukan hanya partai yang berbasis Islam, dari Demokrat sampai Hanura (jumlah suara di parlemen). Kalau Demokrat kan sudah punya dengan konvensinya," pungkasnya.

(mdk/did)