PPP Jatim Minta Emil Dardak Tak Maju Bursa Ketua Demokrat
Merdeka.com - Munculnya nama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Jatim menuai kritik. Pasalnya, dua pucuk pimpinan Jawa Timur dianggap lebih ideal jika dipimpin oleh golongan non partai politik, seperti yang terjadi saat ini.
Kritikan ini disampaikan oleh ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer. Ia menyatakan, idealnya posisi Emil Dardak sebagai wakil Gubernur perlu dijaga keharmonisannya dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang tidak berbaju partai apapun.
“Memang posisi gubernur dan wakil gubernur itu jabatan politis. Namun, idealnya tak berparpol. Untuk menunjukkan netralitas keduanya,” jelasnya, Senin (1/2).
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Apa doktrin Partai Demokrat? Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam mebangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Bagaimana PDI Perjuangan menyaring calon gubernur? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
Musyafak mengakui jika siapapun berhak bergabung dengan Partai Politik dan hal itu adalah hak mendasar setiap warga. Namun, ketika jabatan untuk publik melekat, maka kepentingan publik haruslah diprioritaskan.
“Khawatirnya, kalau berbaju partai, aktifitas sebagai pasangan kepala daerah terganggu. Dan urusan rakyat akan menjadi nomor kesekian, apalagi menjabat sebagai ketua partai,” lanjutnya.
Sebagai Partai politik yang juga pengusung pasangan Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim 2018 lalu, ia ingin mengajak kebersamaan kerjasama dengan parpol pengusung lainnya tetap terjaga. Olehnya kalau setiap parpol dalam pilkada mengusung dan mendukung calon kepala daerahnya agar kepentingan-kepentingan masing-masing parpol untuk masyarakat terealiasi.
“Namun, jika menang calon yang diusung dan didukung maka secara otomatis kepala daerah milik semua golongan. Tak hanya milik parpol pengusung atau pendukung saja. Otomatis milik semuanya,” jelasnya.
Ia menyebut, jika kepala daerah berbaju ketua partai, dikawatirkan akan berat sebelah dan mengedepankan parpol yang diikutinya. Hal ini pun dianggap kurang etis dipandang masyarakat.
“Pasangan kepala daerah harus netral dan tak sarat kepentingan parpol tertentu. Pasangan kepala daerah jika sudah terpilih otomatis milik publik,” jelasnya.
Demikian pula dengan sosok Emil Dardak yang saat ini Plt Ketua Demokrat Jatim, pihaknya menghimbau agar ia tak berpartai mengingat jabatan wagub masih melekat pada dirinya.
“Contohlah Bu Gubernur Khofifah tak berpartai aktif. Ini hanya saran kami saja agar pak wagub Jatim lebih fokus bersama bu Gubernur bersinergi untuk membangun masyarakat Jatim lebih makmur lagi sesuai dengan nawa bhakti satya yang digunakan saat kampanye Pilgub Jatim,” jelasnya.
Diketahui, jelang Musda Demokrat Jatim yang rencananya akan digelar di bulan Februari 2021 ini, muncul sejumlah nama untuk memperebutkan posisi Ketua yang baru.
Nama-nama yang mencuat dalam bursa calon ketua Demokrat Jatim itu antara lain Emil Elestianto Dardak (Plt Ketua DPD PD Jatim), Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim), Agus Dono Wibawanto (Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim), Sri Subianti (Ketua FPD DPRD Jatim) dan Bayu Airlangga (Sekretaris DPD PD Jatim).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaAnggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.
Baca SelengkapnyaBupati Sukoharjo Jawa Tengah Etik Suryani menemani Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkampanye di Kecamatan Nguter.
Baca SelengkapnyaJokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat, Bukan Oligarki
Baca SelengkapnyaMereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca SelengkapnyaPKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca SelengkapnyaPendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.
Baca SelengkapnyaPDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca SelengkapnyaAbdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, ketidaknetralan dalam Pemilu akan merusak demokrasi.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian mencopot Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Gunawan, tidak ada masalah jika pasangan tersebut meminta dukungan dari siapa pun, termasuk Prabowo.
Baca Selengkapnya