PPP Jatim: SDA lebih baik minta maaf ketimbang ancam pecat kader

Merdeka.com - Kisruh di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus berlanjut. Kehadiran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Wakil Ketua Majelis Syariah PPP Nur Muhammad Iskandar dan fungsionaris PPP Djan Faridz, pada kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Minggu (23/3) lalu, menjadi pokok permasalahan.

Ketua DPW PPP Jawa Timur HM Musaffa Noer meminta Suryadharma Ali melakukan 'tabayyun' atau klarifikasi dalam rapat pleno DPP bersama DPW. Menurutnya, masalah tersebut merupakan persoalan organisasi dan harus diselesaikan secara organisasi.

"Karena tindakan ketua umum yang dinilai tanpa koordinasi itu harus dijelaskan dalam tabayyun dan bila salah ya minta maaf," katanya, Rabu (16/4).

Dia menegaskan kehadiran Suryadharma di kampanye Gerindra telah melanggar aturan organisasi dan sangat menyakiti hati kader PPP. Sebab, tindakan itu dilakukan tanpa koordinasi dengan DPP dan DPW.

Namun demikian, masalah itu, menurutnya, sebenarnya sangat sederhana jika saja Suryadharma mau mengklarifikasi dan meminta maaf kepada DPW.

"Jika desakan pleno tidak dilaksanakan, maka DPW bisa melakukan mosi tidak percaya, karena tindakan beliau dianggap menyalahi etika politik dan melanggar AD/ART," katanya.

Dia menanggapi pernyataan Suryadharma Ali yang mengancam akan memecat para kader yang dinilainya telah melakukan makar. Menurutnya pernyataan Suryadharma itu justru memperuncing masalah dan terkesan arogan.

"Keputusan koalisi dan mencalonkan capres diputuskan lewat rapimnas yang diikuti oleh DPP dan DPW seluruh Indonesia, bukan keputusan ketua umum. Hingga saat ini DPW masih belum diajak diskusi," katanya.

Dia berharap Suryadharma bisa memberi contoh yang baik kepada para kader PPP dengan meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya.

"Itu akan membuat kader lebih lega mendengarnya daripada mengancam memecat atau tindakan DPW dianggap makar dan ilegal," katanya.