Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP: Kami Sangat Setuju Gagasan Jokowi Merevisi UU ITE

PPP: Kami Sangat Setuju Gagasan Jokowi Merevisi UU ITE Presiden jokowi. ©2017 Biro Pers Setpres

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha setuju bila Undang-Undang ITE direvisi. Menurutnya, ini juga menjawab kegelisahan Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla agar menyampaikan kritik tidak dipanggil polisi.

"Kami tentu sangat setuju atas gagasan Presiden Jokowi untuk kembali merevisi UU tersebut sekaligus untuk menjawab pertanyaan Pak JK tentang bagaimana menyampaikan kritik agar tidak dipanggil polisi," katanya, Selasa (16/2).

Menurutnya, revisi UU ITE bisa membuat kehidupan demokrasi lebih baik. Dia bilang, ide Presiden Jokowi UU ITE direvisi perlu disambut hangat.

Orang lain juga bertanya?

"Ide dan gagasan Presiden Jokowi tersebut kita sambut hangat bagi kehidupan demokrasi yang lebih baik," ucapnya.

Di menuturkan, saat komisi I periode 2014-2019 membahas revisi UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE hanya merevisi dua pasal saja. Pasal itu menyangkut terkait minimum dan maksimum jumlah masa penahanan untuk kasus tertentu tidak maksimal lebih dari 5 tahun. Sehingga, seseorang yang diduga melanggar UU ITE tidak mesti harus ditahan saat menjalani penyelidikan dan atau penyidikan.

"Karena yang direvisi sangat terbatas dan pemerintah diwakili Menkominfo saat itu Rudiantara tidak mau memperlebar revisi," ucapnya.

Menurutnya, terdapat beberapa pasal karet di UU ITE yang perlu direvisi lagi. Dia bilang, UU Nomor 19 tahun 2016 hasil revisi tersebut pun menjadi masalah bagi kebebasan mengemukakan pendapat melalui elektronik.

"Pasal karet tersebut sudah ada saat UU tersebut dibuat pada era SBY sebagai Presiden," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut, Undang-undang ITE dibuat agar ruang digital di Indonesia menjadi sehat. Namun, dia meminta pelaksanaan undang-undang ITE tidak menimbulkan rasa ketidakadilan ketika menjerat orang.

Oleh karena itu, Jokowi minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang-undang ITE. Dia ingin pasal pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati.

"Kalau Undang-Undang ITE, tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini, karena di sinilah hulunya, di sinilah hulunya, revisi," kata Jokowi dalam rapim TNI-Polri, Senin (15/2).

Terutama, kata Jokowi, menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda berbeda. Yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Jokowi juga meminta jajaran TNI-Polri menjunjung tinggi rasa keadilan kepada masyarakat ketika ingin menindak hukum. Jokowi menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat.

"Negara kita negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil-adilnya melindungi kepentingan yang lebih luas dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini merasa belakangan ini banyak masyarakat yang saling melapor. Tetapi, kata dia ada rujukan hukumnya yaitu undang-undang ITE.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sidang Tahunan 2024, Jokowi Pamer Kinerja di Bidang Hukum: UU KUHP Hingga UU TPKS
Sidang Tahunan 2024, Jokowi Pamer Kinerja di Bidang Hukum: UU KUHP Hingga UU TPKS

"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat

Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.

Baca Selengkapnya
PDIP soal Akademisi Buat Petisi Kritik Pemerintah: Demokrasi Hadapi Masalah Serius
PDIP soal Akademisi Buat Petisi Kritik Pemerintah: Demokrasi Hadapi Masalah Serius

Hasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu
Jokowi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu

"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Jawab Kritik Keras PKS Soal Pembangunan IKN
VIDEO: Presiden Jokowi Jawab Kritik Keras PKS Soal Pembangunan IKN

Jokowi tidak mempermasalahkan kritikan tersebut, dan menegaskan soal kebebasan berpendapat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan "Kerjanya Bagus, Tiap Bulan OTT"

Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.

Baca Selengkapnya
Bertemu di Braga, PSI Ungkap Dapat Arahan dari Jokowi
Bertemu di Braga, PSI Ungkap Dapat Arahan dari Jokowi

Jokowi sempat meluangkan waktu untuk ngeteh bersama PSI di Braga.

Baca Selengkapnya
Guru Besar dan Civitas Akademi UGM Buat Petisi Kritik Pemerintah, Ini Respons Ganjar
Guru Besar dan Civitas Akademi UGM Buat Petisi Kritik Pemerintah, Ini Respons Ganjar

Ganjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Jokowi Ungkap Makna Kemeja Biru Khas 'Prabowo-Gibran' saat Beri Pernyataan Demo RUU Pilkada
Blak-blakan Jokowi Ungkap Makna Kemeja Biru Khas 'Prabowo-Gibran' saat Beri Pernyataan Demo RUU Pilkada

Terlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Ketum Projo Budi Arie Nilai PSI Memiliki Napas dan Semangat Jokowi
Ketum Projo Budi Arie Nilai PSI Memiliki Napas dan Semangat Jokowi

Budi Arie mendorong, agar relawan dan masyarakat memberikan dukungan kepada PSI agar masuk parlemen.

Baca Selengkapnya
Muncul Gerakan Universitas Selamatkan Demokrasi, Anies: Kampus Bicara Setelah Tangkap Suara Rakyat
Muncul Gerakan Universitas Selamatkan Demokrasi, Anies: Kampus Bicara Setelah Tangkap Suara Rakyat

nies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi.

Baca Selengkapnya
Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun
Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baca Selengkapnya