PPP ke Demokrat: Kalau mau gabung ayo, daripada kesana kemari tak ada respons

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajak Demokrat bergabung ke koalisi pendukung Joko Widodo. Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menilai masuk ke koalisi Jokowi lebih realistis ketimbang menawarkan gagasan poros baru tapi tidak mendapatkan respons dari partai lain.

Pernyataan ini menyikapi sikap Demokrat yang membuka opsi mendukung Jokowi dengan mematok syarat dalam kontrak politik.

"Kalau mau gabung ayo masih ada waktu dan bicara di dalam agar lebih konkret. Daripada kesana-kemari tawarin poros baru tapi tidak ada yang respons lebih baik merapat ke yang sudah jelas," kata Awiek sapaan Baidowi saat dihubungi merdeka.com, Jumat (13/7).

PPP menilai wajar partai politik mengajukan kontrak politik ke Jokowi. Namun, Awiek meminta Demokrat tidak mengancam apalagi menyandera Jokowi.

"Kalau PPP siapa saja yang mau dukung Jokowi silakan dukung saja asal jangan mengancam apalagi menyandera. Soal komitmen itu urusan masing-masing parpol dengan Jokowi," tegas dia.

Selain poros baru, Awiek juga menyindir Demokrat selalu gagal menawarkan Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, koalisi tidak akan membahas kontrak politik Demokrat itu.

"Enggak (dibahas). Itu ranahnya Jokowi," tuturnya.

Lebih lanjut, Awiek menegaskan, koalisi pendukung tidak membahas nama cawapres. Urusan cawapres diserahkan kepada Jokowi. Sebab, pembicaraan nama cawapres, lanjut Awiek, hanya akan menimbulkan gesekan di koalisi.

"Kami tidak bicara nama karena itu kewenangan Jokowi. Kalau bicara nama sudah pasti konflik di awal. Kalau mau gabung ya gabung saja. Jangankan Partai Demokrat, PKB saja yang bawa nama dari awal nyatanya banget," tandas Awiek.

Sebelumnya, Demokrat membuka opsi mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Tetapi, Demokrat akan meminta kesediaan capres dan cawapres untuk menandatangani kontrak politik dengan partai.

Poin pertama yakni mengenai ideologi capres dan cawapres. Mereka harus benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara. Capres dan Cawapres harus mengamalkan penuh Pancasila.

Kedua di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY menilai, rakyat saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Ketiga, di bidang hukum dan keadilan. Rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.

Keempat menyangkut politik dan demokrasi. Pertama, berharap pemimpin-pemimpin masa depan mendapatkan presiden dan wakil presiden taat konstitusi dan UU sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Terakhir, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme persatuan bangsa dan kerukunan atau harmonisasi penting ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk.