PPP Klaim Rencana Rapid Test Corona Anggota DPR Belum Dibicarakan ke Fraksi Parpol
Merdeka.com - Rapid test virus corona untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipastikan tak digelar pada Kamis (26/3) dan Jumat (27/3) pekan ini.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai tidak tepat jika dikatakan penundaan rapid test. Namun, wacana itu memang belum dibahas teknis penyelengaraan dengan fraksi-fraksi di DPR.
"Tidak tepat juga kalau dibilang ditunda, pelaksanaan rencana itu memang belum dibicarakan dengan fraksi tentang teknis dan jadwalnya," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (26/3).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kenapa Covid Pirola dikhawatirkan? Varian baru virus corona bernama Pirola tengah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Varian BA.2.86, yang dijuluki 'Pirola', adalah varian baru Omicron yang bermutasi dan memicu lonjakan kasus baru. Pirola memiliki lebih dari 30 mutasi penting, menurut Scott Roberts, spesialis penyakit menular Yale Medicine dikutip dari Al-Jazeera.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Prabowo sebut koalisi tak terbentuk? Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk,' kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Mengapa beberapa orang kebal terhadap Covid-19? Meskipun vaksin dan booster secara radikal mengurangi risiko kematian dan komplikasi berat dari COVID-19, mereka tidak banyak membantu menghentikan virus dari memasuki lapisan hidung dan sistem pernapasan.
Namun, Arsul tak bisa memastikan apakah rapid test akan tetap dilaksanakan atau tidak. Menurutnya, harus dibicarakan dulu dengan semua fraksi di DPR.
"Namun apakah nanti akan jadi dilaksanakan sebelum dimulai masa sidang tentu harus dibicarakan dulu dengan fraksi-fraksi yang ada," kata anggota komisi III itu.
Menurut Arsul, ada perbedaan informasi seperti yang disampaikan Sekjen DPR kepada publik dan kepada anggota DPR. Kata dia, tidak ada rencana untuk rapid test pekan ini seperti yang disampaikan Sekjen DPR.
"Itu dibicarakan detil pelaksanaan dengan fraksi-fraksi saja belum. Jadi ya tentunya tidak mungkin (digelar)," kata dia.
Arsul mengatakan, para anggota dewan menangkap wacana rapid test massal itu bersamaan dengan penyelenggaraan oleh pemerintah. Sehingga, DPR turut membantu mengadakan 40 ribu alat tes cepat untuk masyarakat. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Karena itu, tidak ada kesan anggota dewan diistimewakan. Rapid test itu, kata Arsul, hanya untuk anggota DPR yang merasa ada gejala.
"Dengan demikian tidak mengesankan bahwa anggota DPR dan keluarganya diistimewakan. Pelaksanaannya pun disesuaikan dengan kondisi anggota DPR ya," kata dia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kedua partai politik (parpol) ini masing-masing hanya punya satu kursi di DPRD DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPercepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca Selengkapnya