PPP klaim usulkan Jokowi nyapres lebih dulu daripada PDIP
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi mengatakan, partainya baru akan membahas koalisi dengan partai lain setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif selesai. Menurut Emron, sebenarnya PPP telah lebih dulu mengusulkan Jokowi sebagai capres sebelum PDIP memberikan mandat kepada mantan Wali Kota Solo itu untuk maju sebagai capres.
"Penetapan usulan Jokowi sebagai capres sebenarnya lebih awal daripada PDIP. Waktu itu disampaikan partai oleh Sekjen PPP bapak Romahurmuziy ke Pak Jokowi," ujar Emron kepada wartawan di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (14/4).
Menurut Emron, PPP memiliki sejarah yang baik koalisi dengan PDIP. Kala itu, Megawati menjadi presiden dan wakilnya dari PPP, yakni Hamzah Haz.
-
Bagaimana PPP dukung Khofifah-Emil? Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di DPP PPP oleh, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
-
Kenapa PPP dukung Khofifah-Emil? 'Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,' kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Bagaimana efek persatuan Jokowi dan Prabowo? “Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum,“ sambungnya.
Emron menegaskan, PPP bisa saja berkoalisi dengan partai yang memiliki ideologi keumatan atau basis partai Islam. Namun, tidak menutup kemungkinan, partai berlambang Kabah itu juga terbuka dengan partai nasionalis seperti halnya PDIP.
Topik pilihan: Quick Count Pemilu 2014 | Pemilu Ulang | KPU
"Keputusan koalisi sangat jelas, membuka koridor keumatan, PPP membuka capres dan cawapres. Andaikan berkoalisi dengan partai nasionalis maka nasionalis kebangsaan, bisa koalisi dengan PDIP. Seperti zaman Megawati - Hamzah Haz," jelas Emron.
Emron menambahkan, peluang koalisi dengan partai poros tengah memang diakui juga terbuka. Partai tengah atau partai yang berbasis Islam tentu harus memunculkan figur jadi pemersatu antar parpol.
"Secara teoritis, tak ada persoalan jika bisa dilakukan. Ternyata partai tengah suaranya bagus, sehingga adakah figur yang menyatukan partai," jelasnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP mengungkit posisinya di Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar dan PAN sebelum pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar dan Prabowo saling klaim mendapat dukungan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak masalah menghadapi koalisi besar di Pilpres.
Baca SelengkapnyaMengingat PPP saat ini mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menggelar halal bi halal di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (15/4) malam.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengusulkan, Presiden Jokowi memimpin Parpol koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSembilan partai di Parlemen telah menentukan dukungan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGolkar, PAN dan PPP sebelumnya menggagas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Baca SelengkapnyaPartai Golkar sangat terbuka jika PPP akan bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya