PPP kubu Djan Faridz ancam bubarkan acara kubu Romi di Pondok Gede
Merdeka.com - Wasekjen PPP hasil Muktamar Jakarta, Sudarto, mengancam akan membubarkan secara paksa acara Silaturahmi Nasional PPP dengan tema 'Rembuk Nasional untuk Islah Seutuhnya' di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 5-7 Februari 2016. Silatnas yang digelar PPP kubu Romi itu dipersoalkannya karena ilegal.
"Kita sudah melaporkan kegiatan tersebut kepada Mabes Polri ya dua hari lalu, dengan menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah ilegal. Oleh karena itu kami meminta kepolisian untuk mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kegiatan itu," ujarnya di Kantor DPP PPP, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (5/2).
"Kalau tidak (ditindak oleh polisi) akan kita bubarkan (paksa). Kita akan mengambil tindakan sendiri secara internal, kami sudah siapkan pasukan," tambahnya.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Dimana bentrokan antara PDIP dan PPP terjadi? bentrokan antara Laskar PDIP dengan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) PPP pecah di kawasan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu (15/10) sore hari tadi.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa yang terjadi di PSSI? PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Diketahui, jumlah karyawan yang diberhentikan mencapai 43 orang, termasuk dari divisi media.
-
Apa yang menjadi sengketa dalam Pileg? Perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 akan disidangkan pekan depan.
Sudarto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Kabah (AMK) ini mengatakan kepada seluruh kader, pengurus dan simpatisan PPP bahwa acara di Pondok Gede bukan atas nama PPP.
"Oleh karna itu, Emron Pangkapi dan Romahurmuzi yang mengaku atas nama DPP PPP muktamar Bandung adalah 'Jombi' atau 'Hantu' yang berkeliaran. Muktamar Bandung ini sudah selesai periodenya," katanya.
Menurut Sudarto, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 504 dan 601, Muktamar yang sah adalah Muktamar Jakarta yakni Ketua Umum Djan Faridz dan itu mengikat semua pihak.
"Jadi tidak ada alasan untuk kembali ke Muktamar Bandung," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca SelengkapnyaGarda Bangsa mengaku akan melindungi kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.
Baca SelengkapnyaDiskusi ini dibubarkan karena diduga berkaitan dengan temanya yang menyorot perhelatan KTT WWF di Bali.
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni merasa heran dengan tindakan yang dilakukan oleh segerombolan massa tersebut.
Baca SelengkapnyaUsai video itu beredar, DPD PDIP Jabar melaporkan dugaan adanya pelanggaran kampanye.
Baca SelengkapnyaLaporan ke Bawaslu ini dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Andry Ermawan.
Baca SelengkapnyaPengurus Masjid Assalam Purimas pun membeberkan kronologi GP Ansor membubarkan jemaah di Masjid Assalam Purimas Kota Gunung Anyar.
Baca SelengkapnyaTrubus khawatir, sikap FPI yang penuh kontroversi akan kembali muncul jika AMIN menang
Baca SelengkapnyaNamun karena aksi pencopotan baliho tersebut, acara kuliah umum dibatalkan.
Baca SelengkapnyaPBNU secara teknis dan materi pihaknya sudah siap untuk pelaksanaan Muktamar.
Baca SelengkapnyaPKS menyampaikan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mencabut izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi H-1.
Baca SelengkapnyaAksi tolak Rocky Gerung ramai di sejumlah daerah. Ini yang terjadi di Jawa Timur.
Baca Selengkapnya