Follow
PPP kubu Djan Faridz minta Menteri Yasonna tunduk putusan MA
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah mengimbau Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly penuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan tersebut MA mencabut kepengurusan kepengurusan PPP Muktamar Surabaya.
Meski MA telah memutuskan mencabut kepengurusan PPP Muktamar Surabaya, tidak serta merta kepengurusan PPP muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz diakui oleh Kemenkumham. Hal inilah yang disesalkan oleh kubu muktamar Jakarta.
"Di internal PPP sudah putus. Di eksternal dimenangkanlah muktamar Jakarta, nah itu yang sah menurut hukum. Seharusnya Menkumham patuh pada (putusan) MA," ujar Dimyati di Gedung imigrasi Kemenkumham, Jakarta, Kamis (10/3).
-
Apa yang dilakukan PKS usai putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Kenapa PPP mau gugat ke MK? 'Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK,' kata Amir.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana MK memutuskan sidang sengketa Pileg? Teknisnya, perkara akan dibagi ke dalam tiga panel yang diisi oleh masing-masing hakim MK secara proporsional atau 3 hakim per panelnya.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
Dia menegaskan meski kubu Jakarta menang dalam putusan MA dia mengatakan hakikatnya tidak ada yang menang atau kalah. Dia juga menyambut baik rencana islah PPP.
"Intinya PPP islah, kalau mau muktamar luar biasa ayo tapi pegangannya tetap tidak boleh contempt of judicatif," pungkasnya.
Seperti diketahui, di tengah situasi PPP yang terpecah Menkumham akhirnya mengambil jalan tengah dengan mengembalikan kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung yang diketuai Suryadharma Ali. Putusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menkumham bernomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012 diterbitkannya SK ini Menkumham mengembalikan kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung dengan masa bakti enam bulan.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mardiono tetap optimis masih banyak ruang bagi PPP untuk berjuang. Termasuk ruang hukum dan politik.
Baca Selengkapnya
PPP kecewa gugatan sengketa hasil Pileg 2024 ditolak MK.
Baca Selengkapnya
Megawati memberikan penilaian terhadap Sandiaga Uno yang diusulkan menjadi Cawapres Ganjar
Baca Selengkapnya
Lewat musyawarah mufakat maka ada kesepahaman antar seluruh partai pendukung Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Langkah tersebut diputuskan dalam rapat pleno DPW PKB DIY yang dihadiri para pengurus baik jajaran Dewan Syuro maupun Tanfidz, badan otonom dan lembaga.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut setelah dilakukan rapat bersama para ulama dan Ma'ruf Amin.
Baca Selengkapnya
Majelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Dalam konsolidasi itu, PPP juga membahas soal transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
PPP bakal menjadwalkan muktamar lebih awal dari Waktu yang ditentukan
Baca Selengkapnya
Masduki menerangkan, pergantian kepengurusan di PBB merupakan wewenang dari Pj Ketum PBB Fahri Bachmid sesuai AD ART partai.
Baca Selengkapnya
Mardiono mengatakan, partai meminta pergantian kursi Wamenag agar meningkatkan kerja kadernya di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Ma’ruf pun berharap, seluruh pihak yang bermasalah dengan PKB kini dapat kembali ke jalurnya.
Baca Selengkapnya