Follow
PPP Kubu Djan Faridz pastikan tak hadiri Muktamar Islah
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Djan Faridz merasa tidak pernah menerima undangan dalam Muktamar Islah yang diprakarsai PPP Kubu Romahurmuziy. Oleh karenanya, Djan Faridz beserta pengurus PPP Muktamar Jakarta tak akan hadir dalam Muktamar Islah itu.
"Jadi sampai hari ini, kami enggak pernah terima undangan untuk hadir di pertemuan yang mereka namakan muktamar di asrama haji," ujar Djan Faridz di Kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (3/4).
Bukan tanpa sebab Djan Faridz tidak akan hadir dalam muktamar yang dianggap sebagai muktamar zombie itu. Djan menegaskan, Muktamar Islah yang digagas Kubu Romahurmuziy itu menggunakan SK kadaluarsa yang dihidupkan kembali Menkum HAM.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang direkomendasikan PAN kepada Khofifah? Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan langsung menyerahkan surat rekomendasi partainya pada Khofifah.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
"Kita menolak (Muktamar Islah) karena bertentangan dengan hukum," bebernya.
Tidak hanya itu, pihaknya segera menyurati Presiden Jokowi dengan tembusan Sesneg dan Seskab. Dengan harapan, pihak Istana meninjau kembali gelaran Muktamar Islah.
"Muktamar Islah yang digagas Romi ilegal karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan pengurus Muktamar Jakarta sah secara hukum," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PPP memastikan surat dari Majelis Pertimbangan juga menyebutkan tak ada permintaan agar Mardiono mundur dari jabatan Plt Ketum.
Baca Selengkapnya
Mardiono mengatakan sebagai partai pendukung pemerintah, PPP mengundang Jokowi.
Baca Selengkapnya
Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) mendesak muktamar digelar tahun ini untuk mengevaluasi hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan, menjawab terkait kehadiran Presiden Jokowi di Pembukaan Muktamar ke-VI PKB di Nusa Dua, Bali, hari ini.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang ke rapat kerja nasional (PDIP) pada pekan ini.
Baca Selengkapnya
Jokowi tidak membuat video ucapan selamat dan mengirim karangan bunga.
Baca Selengkapnya
PKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Ganjar menampik kedatangannya menemui JK dalam rangka undangan mengajak bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin yang kembali menjabat Ketua Dewan Syuro menggelar rapat dengan pengurus DPP PKB. Agenda itu berlangsung tertutup.
Baca Selengkapnya
Lukman Edy mengatakan, pihaknya akan fokus melaksanakan muktamar tandingan pada 2-3 September di Jakarta.
Baca Selengkapnya
PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar memiliki prestasi dengan peningkatan kursi dari setiap periode pemilu.
Baca Selengkapnya
Majelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya