PPP kubu Romahurmuziy tegaskan mereka yang berhak ikut Pilkada
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muktamar Surabaya menegaskan jika 204 Pilkada serentak yang digelar pada 2015 hanya diikuti oleh PPP yang diketuai M Romahurmuziy. Seperti diketahui, PPP tengah bersengketa terkait dualisme kepemimpinan.
"Untuk menghadapi Pilkada, PPP sudah mengeluarkan juklak yang harus menjadi acuan bagi DPD dan DPW PPP. Sengketa di PTUN tidak membatalkan surat keputusan tersebut sampai ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat," kata Ketua SC PPP, Isa Muchsin, dalam konferensi pers Mukernas I PPP, Jakarta, Minggu (15/2).
Terkait adanya dua kubu dan ketua umum di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut, Muchsin menjelaskan jika PPP telah mendiskusikannya dengan KPU dan Bawaslu. Keduanya mengakui PPP yang diketuai M Romahurmuziy berdasarkan pada SK Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang Pengesahan perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Bagaimana proses sidang sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
"KPU dan Bawaslu secara konsisten mengikuti jalur UU yang sah, sesuai peraturan dan UU yang berlaku. Sampai hari ini kami terus berkomunikasi dengan KPU, bakal mencalonkan kepala daerah," ujarnya.
PPP akan menggelar Mukernas I PPP pada tanggal 17 hingga 19 februari di Jakarta. Mukernas bertujuan untuk menghadapi Pilkada serentak di 2015. Dari 204 Pilkada, PPP membidik pemenangan di 51 daerah.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Romy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaPPP bisa mengubah AD/ART terkait caketum di luar kader.
Baca SelengkapnyaPPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan partainya akan menentukan pasangan yang diusung pada limit waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, tidak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan partainya terbuka berkoalisi dengan partai politik manapun.
Baca SelengkapnyaPasangan Nur Hamidah-Lukmanul Hakim, dua kader PKB yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Cagub dan Cawagub Jatim.
Baca SelengkapnyaMengenai deklarasi ini, Witjaksono siap disanksi oleh PPP.
Baca SelengkapnyaPKS justru tengah membangun komunikasi intens dengan Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan, terdapat hak konstitusi yang berbeda untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.
Baca SelengkapnyaDalam konsolidasi itu, PPP juga membahas soal transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKetua MK Anwar Usman menyebut para peserta bimtek kali ini mendapat pembekalan hukum acara khususnya untuk mempertahankan haknya.
Baca Selengkapnya