PPP kubu Romi dukung pemerintah Rp 1 triliun untuk parpol
Merdeka.com - Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, sepakat jika pemerintah mengeluarkan dana Rp 1 triliun dari APBN untuk partai politik. Romi, sapaannya, mengatakan, selama ini dana bantuan pemerintah untuk partai masih terlampau kecil.
"Kami bersama Pak Agung Laksono membahas terkait pembiayaan yang lebih paripurna, yang selama ini menurut kami terlalu kecil yakni Rp 108 per suara," ujar Romi usai menggelar pertemuan dengan Agung Laksono di Hotel Crown Jakarta, Jumat (13/3/2015).
Menurutnya, dengan dana Rp 108 per suara, maka partai politik hanya akan memperoleh Rp 12,5 miliar saja per tahun. Sehingga dana Rp 12,5 miliar sulit untuk mengakomodir segala tugas dari Parpol dalam pendidikan politik dan rekrutmen pejabat publik.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Suara PPP berapa? Di Pemilu 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, PPP hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
-
Siapa yang memberikan amplop Rp1 Miliar? Namun, ia mengakui bahwa acara tersebut menghasilkan keuntungan karena dua konglomerat memberikan amplop sebesar Rp1 miliar. Para dermawan besar tersebut adalah Tahir dari Bank Mayapada dan Prajogo Pangestu.
-
Apa yang diharapkan PPP dari Arsul Sani? 'Ada cerita-cerita yang sampai ke saya, bahwa Arsul nanti akan membantu PPP. Sekali lagi saya sampaikan, tidak mungkin hal itu terjadi.
-
Siapa yang berkomitmen untuk pendanaan? Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Tentu akan lebih baik jika semua dibiayai sepenuhnya oleh negara dengan catatan transparansi dan akuntabilitasnya dilakukan di bawah pemerintah agar tidak ada penyelewengan. Ini upaya kita untuk mengonsolidasikan demokrasi kita," jelasnya.
Namun, dia meminta partai politik harus bisa mempertanggungjawabkan dana itu. Itu sebabnya, dia minta diatur secara transparan untuk menghindari penyelewengan dana.
"Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana yang bisa terjadi," tukasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
artai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaMengenai deklarasi ini, Witjaksono siap disanksi oleh PPP.
Baca Selengkapnya""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaPDIP, Gerindra, PSI masuk dalam tiga besar partai kategori pengeluaran terbanyak selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKader yang mengatasnamakan Pejuang PPP ini mengaku aksinya merupakan aspirasi dari masyarakat
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaPPP mengungkit posisinya di Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar dan PAN sebelum pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menggelar halal bi halal di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (15/4) malam.
Baca SelengkapnyaMengingat PPP saat ini mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTotal pengeluaran kampanye partai akan bisa dilihat nanti di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaDukungan mereka kepada Prabowo-Gibran dilandaskan pada keinginan luhur untuk kemajuan NKRI.
Baca Selengkapnya