PPP kubu Romi: Masak enggak dapat menteri terus ngambek?
Merdeka.com - Wasekjen PPP kubu Rohamurmuziy, Arsul Sani mengaku tak masalah partainya yang notabene pendukung pemerintah tak mendapatkan jatah kursi menteri saat perombakan kabinet yang dilakukan kemarin. Dia mengaku keputusan mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak didasari atas keinginan mendapatkan posisi-posisi strategis di pemerintahan.
"Kan kalau soal menteri memang hak Prerogatif Presiden. Itu kembali ke Presiden yang memutuskan. Masak nggak dapet menteri terus ngambek?" kata Arsul saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/8).
Anggota Komisi III DPR ini mengaku keputusan partainya mendukung pemerintahan juga atas perintah dari Ketua Dewan Syariah PPP Maimun Zubair (Mbah Moen) agar tidak menjadi partai yang oposisi. Sehingga, lewat mendukung Jokowi-JK diharapkan PPP mampu memberikan andil bagi Bangsa waalupun tidak ada wakilnya yang duduk di pemerintahan.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa PDIP baru pecat Jokowi setelah Pilpres? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menunda pengumuman terkait pemecatan. Langkah ini diambil demi menjaga kehormatan Jokowi sebagai Presiden dan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif yang bisa berpengaruh selama masa kontestasi politik.
-
Bagaimana PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah diumumkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melalui Surat Keputusan dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
Selain itu, Arsul juga mengaku tak iri dengan keputusan Jokowi yang memberikan satu jatah tambahan ke PDIP dengan menunjuk Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto. Sebab, pasalnya, hal yang wajar apabila PDIP mendapatkan jatah tambahan dikarenakan merupakan partai pengusung utama Jokowi-JK.
"Apalagi kan kita tahu PDIP tidak ada Menteri yang berada di Ring-1. Sehingga lewat penunjukkan Mas Pram di Seskab diharapkan mampu menjembatani komunikasi dari PDIP dan KIH ke Presiden. Mas Pram jadi Seskab malah bagus karena dulu tidak ada menteri dari Koalisi yang menjadi menteri di Ring-1 Presiden," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaPerebutan kursi antara calon anggota DPR petahana dan wajah baru tersaji di beberapa daerah.
Baca SelengkapnyaGus Ipul menggantikan Risma yang mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.
Baca SelengkapnyaApabila nantinya PSI akan ditawari untuk mengisi salah satu kursi menteri, Kaesang mengaku akan ikut keputusan.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengaku, partai tak mempermasalahkan bila mana kadernya terkena reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaPDIP berharap susunan kabinet mencerminkan bagaimana kebijakan pemimpin di dalam melihat persoalan dan arah bagi masa depan.
Baca SelengkapnyaGolkar tidak membantah bakal mendapat jatah lima menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah pernah menjanjikan kursi Menteri Pertahanan kepada Cak Imin.
Baca SelengkapnyaMenurut Ribka, banyak calon Kepala daerah PDI Perjuangan ditinggalkan partai politik.
Baca SelengkapnyaPrabowo sudah memanggil 49 calon menteri, di antaranya belum ada kader PDIP.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, tidak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai.
Baca Selengkapnya