Follow
PPP kubu Romi: Mukernas versi Djan Faridz abal-abal
Merdeka.com - PPP kubu Romahurmuziy angkat bicara soal rencana PPP kubu Djan Faridz menggelar Mukernas di JS Hotel Luwansa Kuningan, 10 sampai 13 Desember mendatang. Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Isa Muchsin, menyatakan Mukernas kubu Djan Faridz abal-abal.
"Mukernas itu abal-abal, tidak sah dan tidak memiliki landasan hukum, karena diselenggarakan bukan oleh DPP PPP yang sah," katanya dalam pesan singkat, Senin (8/12).
Pihaknya mengaku telah meminta Polri dan Polda Metro Jaya agar tidak memberikan izin apapun terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kubu Djan Faridz.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Kenapa MK tidak bisa mendiskualifikasi Prabowo-Gibran? Menurut pria karib disapa Eddy Hiariej ini, MK tidak bisa melakukan diskualifikasi. Seharusnya, jika ada yang keberatan dengan keikutsertaan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres maka bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat musim kontestasi berlangsung.
-
Apa itu makruh? Makruh adalah dalam Islam merujuk kepada perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, meskipun tidak sampai menjadi sesuatu yang diharamkan.
-
Apa itu Makruh? Makruh adalah perbuatan yang tidak dilarang secara tegas, tetapi tetap dihindari karena dianggap tidak baik.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
"Acara tersebut dipastikan tidak akan dihadiri oleh DPW PPP yang sah, kecuali DPW naturalisasi bentukan mereka sendiri," katanya.
Dia mengatakan, Mukernas tersebut menunjukkan kubu Djan Faridz tak memiliki semangat untuk islah dengan kubu Romahurmuziy. Menurutnya, semangat islah mereka hanya di bibir saja.
"Saat mereka minta Muktamar Surabaya untuk tidak melakukan tindakan apapun melalui PTUN, mereka justru melakukan tindakan-tindakan provokatif yang jauh dari kenyataan islah," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Munaslub ini dipandang publik sebagai upaya anti-demokrasi untuk menggusur Arsjad Rasjid
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca Selengkapnya
Arsjad menambahkan, dirinya dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah.
Baca Selengkapnya
Dalam konteks ketidakpastian yang melanda Kadin Indonesia, pergerakan saham yang terafiliasi dengan Arsjad menjadi perhatian.
Baca Selengkapnya
MK: Kegiatan Gus Miftah Bagi-Bagi Uang di Pemekasan Bukan Kampanye
Baca Selengkapnya
Sejumlah poin penting yang digugat Anies dan Ganjar akhirnya ditolak MK
Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin dalam dalilnya menuding penjabat kepala daerah ikut cawe-cawe dukung Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.
Baca Selengkapnya
Kudeta merupakan perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.
Baca Selengkapnya
PKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Anindya Bakrie sempat terpilih menjadi Ketum Kadin dalam Munaslub.
Baca Selengkapnya
MK menyatakan menolak seluruh permohonan Anies-Cak Imin.
Baca Selengkapnya