PPP kubu Romi sebut Ical jangan tipu rakyat soal Perppu Pilkada
Merdeka.com - Sekjen PPP kubu Romahurmuziy, Syaifullah Tamliha menyatakan mendukung penuh Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjadi presiden. Dia mengaku orang yang ikut serta dalam menandatangani kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) bersama SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat.
"Saya adalah orang terakhir setelah SBY tanda tangan pada tanggal 1 Oktober di Hotel Mulia lantai 3. Nomor 3112. Pukul 7 malam," ujar Tamliha di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).
Tamliha menyatakan, jika ada yang mengingkari perjanjian itu bisa dituntut ke pengadilan. Sebab sudah ada tanda tangan masing-masing ketua umum.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa PPP mau gugat ke MK? 'Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK,' kata Amir.
-
Kenapa PDIP akan gugat hasil Pilpres ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang mengajukan gugatan sengketa Pilpres? Sementara gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Paslon nomor urut 2 ataupun 3 tidak menyentuh kepada perkara sengketa pemilu sebagaimana yang dimaksudkan di dalam undang-undang.
"Kalau ada yang khianati bisa tuntut ke pengadilan. Sebagai Sekjen PPP saat itu. Jadi itu menurut saya, saya harap KMP bisa konsisten akan apa yg dikatakan dan ditandatangani," kata dia.
Dia tak ingin jika partai politik justru mengajari rakyat yang tidak baik dengan mengingkari perjanjian ini. Dia menilai, parpol yang melanggar perjanjian itu tak layak jadi panutan.
"Walaupun politik itu penuh tipu muslihat jangan lah kemudian kita mengajari rakyat. Parpol sumber kader bangsa. Kalau ada yang khianati menurut saya dia tidak layak lagi menjadi teladan bangsa," terang dia.
Tamliha minta agar Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Sekjen Golkar Idrus Marham tidak menipu. Dia juga merasa ditipu jika Golkar menolak Perppu.
"Saya harap betul dengan Ical maupun Idrus untuk konsisten dengan tanda tangan itu. Jangan kita ditipu. Orang DPR seperti saya saja bisa ditipu. Oleh karena itu konsistensi seseorang dengan tanda tangan enggak boleh dikhianati," pungkasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Romy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaPKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaRevisi ini dinilai sebagai praktik pembegalan demokrasi yang secara nyata dipertontonkan kepada publik.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaDody menjelaskan, hal tersebut sudah tertuang dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaMengenai deklarasi ini, Witjaksono siap disanksi oleh PPP.
Baca SelengkapnyaTiti menegaskan bahwa putusan MK tidak boleh disimpangi oleh semua pihak.
Baca SelengkapnyaPDIP menyatakan kesiapannya melawan koalisi gemuk KIM plus dalam Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaCALS mendesak elite-elite politik untuk tidak mengakali aturan main pilkada, khususnya dengan cara-cara mempersempit ruang untuk berkompetisi.
Baca SelengkapnyaRomahurmuziy menganggap Koalisi Indonesia Bersatu sudah bubar
Baca Selengkapnya