PPP: Menteri Susi populer, tapi serapan anggaran tak maksimal
Merdeka.com - Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memperhatikan beberapa parameter kinerja sebelum melakukan reshuffle terhadap jajaran menterinya di Kabinet Kerja. Sebab, parameter popularitas tidak selalu sejalan dengan kinerja.
"Ada Menteri yang populer, anggarannya tidak terserap maksimal. Contohnya Menteri Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), dia populer tetapi anggarannya tidak terserap secara maksimal," terang Tamliha saat diskusi perihal isu reshuffle jilid II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Parameter pertama, kata Tamliha, yakni mengenai seberapa besar menteri tersebut telah melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Karena ada menteri populer di masyarakat namun nyatanya anggaran tidak terserap maksimal seperti di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Prabowo menilai kinerja Kabinet? Soal evaluasi, dia tentu akan melakukannya tanpa harus memberikan target waktu-waktu tertentu.'Saya kira tidak terpaku waktu ya (evaluasi kabinet). Saya tanamkan rasa tanggung jawab, saya menggugah cinta Tanah Air. Kalau orang itu cinta Tanah Air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik,' ujarnya.
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
Lebih jauh Tamliha menjelaskan parameter selanjutnya apakah menteri tersebut telah bekerja sesuai dengan Nawacita.
"Parameter ketiga adalah keinginan presiden terhadap Nawacitanya sudah selesai belum? Saya yakin dari 34 menteri kerjanya bolak-balik pasti tidak pernah membaca Nawacita," tukas Tamliha.
Kemudian parameter terakhir, sambung Tamliha, adalah bagaimana kinerja si menteri berdampak pada Presiden. Dia mencontohkan menteri yang mengeluarkan kebijakan tanpa sepengetahuan presiden.
"Yang terpenting pergantian menteri nanti memenuhi semua parameter-parameter tersebut. Saya menginginkan seorang Menteri itu bekerja sesuai keinginan presiden," pintanya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaBukan hanya melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran kabinet merah putih, Prabowo juga diminta untuk mengevaluasi program kerja mereka.
Baca SelengkapnyaSandiaga mengatakan, jelang habisnya pemerintahan Jokowi, ia meyakini kabinet masih solid.
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga memberikan arahan agar para menteri untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing.
Baca SelengkapnyaGanjar akan menggunakan KPI untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian.
Baca SelengkapnyaPutu Yoga mengungkapkan, anggapan terkait komposisi kabinet yang 'gemuk' tidak bisa menjadi patokan untuk penilaian.
Baca SelengkapnyaAnggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaDia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.
Baca Selengkapnya