PPP: Minta menteri sudah dikasih, habis itu enggak jadi dukung Jokowi
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengklaim, koalisi partai pendukung Joko Widodo tidak pernah meributkan soal pembagian kekuasaan (power sharing). Tetapi, Arsul bercerita, ada partai yang terang-terangan meminta jatah menteri ke Jokowi agar mau bergabung ke koalisi.
Jokowi bersedia memberikan jumlah kursi menteri dan pos yang diminta partai tersebut. Kesepakatan pun terjalin antara partai tersebut dan Jokowi. Namun, akhirnya partai itu batal bergabung ke koalisi pendukung incumbent.
"Kita tidak membahas power sharing. Kan ada yang tadinya mau masuk sudah sepakat, minta menteri sudah dikasih, posnya pun sudah jelas, habis itu enggak jadi. Padahal kami yang di dalam nggak pernah ngomongin itu," kata Arsul di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (6/8).
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kenapa hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
Sayang, Arsul tutup mulut ketika ditanya partai yang dimaksud. Dia menyebut awak media tahu partai tersebut.
"Tahu sendiri lah. Pura-pura dalam perahu," jawab Arsul.
Di lokasi sama, Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate membenarkan ada partai yang gagal merapat ke barisan partai pendukung Jokowi meski permintaan kursi menteri telah dipenuhi.
"Bahkan yang tidak mau masuk ke kita yang minta power sharingnya," tandas Jhonny.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah pernah menjanjikan kursi Menteri Pertahanan kepada Cak Imin.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaMasa depan politik Jokowi menjadi sorotan setelah PDIP memutuskan melepasnya. Golkar dan Gerindra siap menerima Jokowi dengan tangan terbuka.
Baca SelengkapnyaBudi Arie Setiadi mengatakan, banyak partai yang mau menampung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah resmi dipecat oleh PDIP.
Baca SelengkapnyaSekjen Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai bila diperintah oleh Jokowi.
Baca SelengkapnyaPanel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden RI ke-7 Joko Widodo menjawab rencananya bergabung partai lain, usai dipecat dari PDIP
Baca SelengkapnyaAlih-alih didukung rakyat, suaranya malah turun di Pemilu.
Baca SelengkapnyaBendahara Umum Projo, Panel Barus menegaskan, jika Projo tidak ingin Presiden Jokowi buru-buru ‘pensiun’ dari kancah politik nasional.
Baca Selengkapnya