PPP nilai Demokrat tak gabung koalisi Jokowi karena sulit ubah 'style'

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada hambatan dan rintangan untuk bergabung di koalisi parpol pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi itu, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan enam parpol koalisi pendukung Jokowi sudah punya pola kesepakatan strategi.

Menurut Arsul, akan sulit bila pola tersebut diubah. Sebab, strategi parpol pendukung Jokowi ini sudah siap untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2019.

"Ketika kemudian ada yang baru datang, siapapun tidak hanya Demokrat. Dan itu harus mengubah pola, arah, style dalam komunikasi, itu memang kemudian sulit ya," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, (25/7).

Arsul menjelaskan, tidak mungkin parpol pendukung Jokowi mengulang arah strategi bagi para parpol yang belum menentukan sikap dan ingin bergabung ke kubu Jokowi. Apalagi pendaftaran resmi Capres dan Cawapres sudah di depan mata yakni 4-10 Agustus.

"Tentu yang sudah ada di dalam kan akan mengatakan bahwa lho kok kami yang harus mengikuti anda, kok bukan anda yang harus menyesuaikan diri dengan kami, kan kayak begitu ya," ujar Arsul.

Meski demikian, parpol pendukung Jokowi belum menutup komunikasi bagi partai yang belum menentukan sikap politiknya dan ingin bergabung dalam gerbong koalisi Jokowi.

"Tapi kan bagaimana pun kalau kita lihat komunikasi itu kan tidak tertutup juga sama sekali. Bahkan kalau menurut saya, sampai hari ini meskipun ada pertemuan tadi malam," ujar Anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan menutup peluang berkoalisi dengan poros Joko Widodo di 2019. SBY mengakui banyak halangan dan rintangan bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Pak Jokowi juga berharap Demokrat bisa berada di dalam. Tapi saya menyadari, menyadari banyak sekali rintangan dan hambatan untuk menuju ke koalisi itu," kata SBY saat jumpa pers di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (24/7).